Ki Ageng Putu Surya Alam

cerita dari bahasa Jawa daerah Trenggalek

Terkisahlah sebuah kerajaan Kecil yang berada didaerah Ponoro­go, Kerajaan Wengker nanianya. Kerajaan kecil ini merupakan bagian yang erat dengan kerajaan Majapahit yang agung. Adapun yang memerintah kerajaan Wengker yang kecil ini adalah Ki Ageng Putu Surya Alam di­bantu oleh dua orang saudara seperguruannya, yakni Ki Ageng Anggagana dan Ki Ageng Anggajaya. Sebagai seorang raja yang menguasai sebu­ah kerajaan yang kecil, Ki Ageng merasa hidupnya aman tenteram dan damai, dengan dikaruniai dua orang anak. Yang sulung bernama Sulastri seorang wanita yang sangat rupawan, dan yang bungsu adalah Menak Sopal, seorang ksatria yang gagah perkasa.

Konon, dengan perkembangan Majapahit, yang sangat pesat ini, Ki Ageng Putu Surya Alam mengamatinya dari kacamata yang lain. Dengan kehadiran para pedagang asing yang kemudian menetap di tlatah Kerajaan Majapahit, Ki Ageng Putu Surya Alam, merasa sangat khawatir, sebab menurut Ki Ageng Surya Alam, bila keadaan yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut bisa berakibat membahayakan ekonomi, yang kemudian bisa merembet ke bidang keamanan dan bidang-bidang yang lain. Salah-salah Majapahit terganggu keselamatan serta keutuhannya sebagai negara yang besar, agung dan sedang menduduki puncak kejaya­an.

Demikianlah, akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, Ki Ageng Surya Alam menghadap baginda raja Majapahit. Ki Ageng Surya Alam kemudian mengajukan usul-usul dan saran-saran tentang kehadiran pedagang asing di negara Majapahit, yang kemudian bertempat tinggal tetap di wilayah Kerajaan Majapahit. Pedagang-peda­gang ini sebaiknya dicegah atau setidak-tidaknya dibatasi kehadiran dan ruang geraknya.

Namun apa yang terjadi ? Usul dan saran-saran Ki Ageng Putu Surya Alam ditolak mentah-mentah oleh Baginda Raja Majapahit. Ki Ageng Putu sangat kecewa akan sikap dan tanggapan Baginda Raja Maja­pahit. Oleh karena itu sejak saat itu Ki Ageng Putu Surya Alam, memu­tuskan untuk tidak akan datang lagi, menghadap ke Kerajaan Majapahit. Tegasnya mulai saat itu Ki Ageng Surya Alam membangkang terhadap raja Majapahit. Ia bersumpah tidak akan datang menghadap raja lagi sebelum semua usul dan saran-sarannya dikabulkan oleh Baginda Raja.

Oleh karena itu untuk menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi atas kerajaan kecil Wengker yang sangat dicintainya, Ki Ageng Putu Surya Alam, meningkatkan dan mengembangkan pertahanan ne­gerinya. Ki Ageng membentuk dan melatih prajurit dengan giat, demi ketahanan negerinya.

Latihan dan ulah keprajuritan terus ditingkatkan. Disiplin prajurit di­perketat. Prajurit-prajurit tidak diperkenankan kawin terlalu muda, supaya bisa memusatkan perhatiannya pada tugas-tugasnya sebagai se­orang prajurit yang pilih tanding. Pendek kata Wengker telah menjadi sebuah kerajaan kecil yang mempunyai pertahanan yang kuat. Prajurit- prajurit selalu dalam keadaan siap tempur. Ki Ageng menyadari bahwa tindakannya ini akan menimbulkan kemurkaan Baginda Raja Majapahit. Dan bukan tidak mungkin Majapahit sewaktu-waktu akan mengirimkan pasukannya untuk menghancurkan Wengker.

Meskipun sahabat dan saudara seperguruan Ki Ageng, yakni Ki Ageng Anggajaya dan Ki Ageng Anggalana, selalu memberikan nasehat dan pe­tuah, bahwa tindakan Ki Ageng Putu tersebut sangat berbahaya bagi Kerajaan Wengker, Ki Ageng Putu tetap pada pendiriannya. Ia tidak akan mau menghadap ke Majapahit, sebelum semua saran dan usulnya dika­bulkan oleh Baginda Raja Majapahit.

Memang benar apa yang diduga Ki Ageng Putu, Majapahit sangat murka akan tindakan Wengker. Oleh sebab itu Majapahit mengirimkan pasukan yang cukup kuat untuk menangkap Ki Ageng Putu Surya Alam yang telah berani membangkang kepada Baginda Raja Majapahit.

Namun Wengker sekarang bukanlah Wengker yang dahulu. Weng­ker memang sudah siap dengan segala kemungkinan. Prajurit-prajurit­nya adalah baik. Terjadilah pertempuran yang sengit antara prajurit- prajurit Majapahit dengan prajurit-prajurit Wengker. Tidak sia-sialah Ki Ageng Putu Surya Alam mengembleng para prajuritnya. Prajurit- prajurit Majapahit tidak mampu menjebol pertahanan Wengker yang demikian kuat dan sempurna. Maka korban pun mulai berjatuhan.. Prajurit-prajurit Majapahit banyak yang gugur di medan laga. Gagallah usaha Majapahit untuk menghukum dan menangkap Ki Ageng Wengker. Berkali-kali Majapahit berusaha untuk menjebolkan benteng per­tahanan Wengker. Namun tidak ada hasilnya sama sekali. Bahkan tentara Majapahit seakan-akan lumpuh sama sekali bila menghadapi Wengker. Memang tidak begitu saja Ki Ageng berani membangkang ke Maja­pahit. Ki Ageng memang mempunyai andalan, yakni sebuah pusaka yang

berujud sebuah keris yang amat sakti, yang termasyuhur dengan sebutan keris Eyang Puspitarini. Keris ini mempunyai daya perbawa yang hebat. Bila keris ini ditujukan pada musuh, maka musuh itu gatal-gatal seluruh tubuhnya, bagaikan kena rawe. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila prajurit Majapahit selalu menderita kalah dalam usahanya menghan­curkan Wengker. Wengker mempunyai prajurit yang kuat, yang terlatih baik, yang berdisiplin baja, yang masih ditunjang dengan andalan pusaka ampuh keris Eyang Puspitarini.

Maka Baginda Raja Majapahit lalu mencari daya dan upaya lain. Bagaimana caranya bisa menaklukkan Wengker tanpa banyak jatuh kor­ban. Majapahit lalu mengutus Batara Katong untuk menyusup ke Weng­ker. Betara Katong berhasil masuk ke dalam istana dan diterima, sebagai tamu yang terhormat. Setelah Batara Katong menghadap Ki Age’ng Putu Surya Alam maka ia lalu mengajak Ki Ageng untuk berdebat tentang pengetahuan asal-usul kehidupan dan akhir serta kelanjutan kehidupan manusia di dunia ini. Mereka berdebat tentang ilmu sejati, tentang ulah kebatinan, dan segala macam ilmu yang menyangkut kehidupan yang sangat pelik.

Rupa-rupanya Batara Katong berhasil menarik perhatian Ki Ageng Putu terhadap anak muda yang mumpunni dalam segala ilmu kebatinan ini. Tertarik akan Batara Katong, maka Ki Ageng Putu Surya Alam lalu mengambil keputusan mengambil menantu Batara Katong, dan di­kawinkan dengan Sulastri puteri Sulungnya.

Demikianlah akhirnya Batara Katong menjadi suami Sulastri. Batara Katong bahasil menjadi menantu Ki Ageng Putu Surya Alam. Pintu sudah terkuak untuk membuka tabir yang penuh dengan misteri tentang Wengker. Sulastri ternyata seorang wanita patut diteladani. Ia sangat mencintai suaminya, lahir dan batin, Batara Katong sungguh- sungguh menyayanginya sebagai seorang istri. Sulastri pun mulai hamil lima bulan. Namun Batara Katong tidak melupakan tugas sucinya dari Kerajaan Majapahit untuk melumpuhkan Wengker tanpa pertumpahan darah. Ia mendapat tugas rahasia untuk menyingkirkan Ki Ageng Putu di Wengker, yang sekarang tidak lain ialah mertuanya sendiri.

Pada suatu hari yang sangat baik, Batara Katong mengutarakan maksudnya untuk melihat pusaka keris sakti Eyang Puspitarini. Mula­nya Sulastri sangat ragu akan maksud Batara Katong, dan demi cintanya kepada Batara Katong, akhirnya ia bersedia untuk mengambilkan keris pusaka tersebut. Sulastri tahu benar bahwa keris Eyang Puspitarini ada­

lah pusaka andalan ayahnya, dan juga andalan Wengker. Bila pusaka ini jatuh pada orang lain, maka ini berarti akan tamatlah Wengker. Namun demi cihtanya dia rela mengorbankan segalanya. Dengan perasaan hancur dia terpaksa meluluskan permintaan suaminya, Batara Katong.

Maka Sulastri pun dengan bersembunyi-sembunyi berhasil men­curi keris ayahanda, keris Eyang Puspitarini, dan diserahkannya kepada Batara Katong, suaminya.

Setelah berhasil memperoleh keris Eyang Puspitarini, maka Bata­ra Katong lalu menghadap ayahanda mertuanya, Ki Ageng Putu Surya Alam. Bagaimanapun ia adalah tetap pada jalur tugasnya sebagai seorang utusan dari Kerajaan Majapahit yang bertugas untuk menyingkirkan Ki Ageng Putu Surya Alam, tanpa menimbulkan peperangan yang besar.

Setelah menghadap Ki Ageng Putu, berkatalah Batara Katong, “Ayahanda prabu Ki Ageng Putu. Sebelumnya perkenankanlah hamba mohon maaf. Sebenarnya kehadiran saya di tengah-tengah Kerajaan Wengker yang perkasa ini, mengemban tugas yang amat berat. Hamba sebenarnya adalah duta Kerajaan Majapahit, yang mendapat tugas yang untuk menghadapkan Ki Ageng ke Majapahit. Kami mohon dengan hor­mat sudilah Ki Ageng menghadap ke Majapahit bersama dengan kami. Sebab dengan demikian Wengker akan manunggal kembali dengan Maja^ pahit. Dan ini berarti peperangan – peperangan yang banyak membawa korban dapat dihindarkan”.

Mendengar ucapan sang menantu yang demikian lancang itu, maka Ki Ageng Putu sangat murkanya. Ujarnya,

“Hai Batara Katong. Lancang benar ucapamu. Ingatlah, engkau, engkau adalah menantuku. Berani benar engkau menantangku. Apa yang akan kau andalkan, hai Batara Katong. Kau seorang diri, akan mengha­dapi Ki Ageng Putu. Sedang tentara Majapahit segelar sepapan tidak mam­pu menundukkan saya, Ki Putu, yang mempunyai wewenang untuk me­nentukan menghadap ke Majapahit atau membangkang Majapahit. Tidak ada seorang pun yang mampu mendikte saya”

Dengan ketenangan Seorang satria Batara Katong menjawab ujar sang mertua.

“Ayahanda Prabu. Memang tidak akan ada yang bisa mengalah­kan ayahanda Prabu. Karena ayahanda memang memiliki pusaka yang amat ampuh, keris Eyang Puspitarini. Selama keris itu masih ada pada ayahanda memang tak akan ada yang mengalahkan sang prabu. Tetapi kini, lihatlah apa yang ada di tangan saya ini. Keris sakti Eyang Puspi­tarini”

Betapa terkejut sang Prabu Wengker demi melihat keris sakti Eyang Pustitarini beradq, di tangan Batara Katong. Tidak mengira sama sekali bahwa pusaka andalannya tersebut akan jatuh ke tangan orang lain

“Ayahanda prabu. Terpaksa ananda memaksa ayahanda mengha­dap ke Majapahit bersama dengan ananda. Apakah ayahanda masih me­nolak? Pusaka keris Eyang Puspitarini sudah ada di tangan ananda”, ujar Batara Katong.

Ternyata Ki Ageng Putu Surya Alam bukanlah seorang pengecut. Meski pusaka andalannya sudah lepas dari tangannya, namun dia tetap bersikeras tidak mau menghadap ke Majapahit. Akhirnya Batara Katong mengambil jalan keras. Dan berakhirlah riwayat seorang raja kecil di Wengker Ki Ageng Surya Alam, di tangan menantunya, dengan pusaka­nya sendiri yang paling diandalkan. Tragis memang. Manusia mati di ujung pusakanya sendiri yang dikasihi melebihi segalanya. Manusia mati karena orang yang dikasihinya.

Setelah Ki Ageng Putu tewas, Batara Katong masih mengkhawa­tirkan akan putera Ki Ageng, yakni Menak Sopal. Bagaimanapun selalu terbuka adanya kemungkinan bahwa sang putera ini akan membela ke- matian ayahandanya. Maka Batara Katong lalu mengutus Ki Anggalana dan Ki Ageng Anggajaya untuk memanggil Menak Sopal, supaya meng­hadap ke Wengker. Utusan diberi wewenang penuh untuk menghadap­kan Menak Sopal. Jika membangkang harus diambil garis keras. Mau tidak mau Menak Sopal harus menghadap ke Wengker.

Ternayata utusan tidak mengalami kesulitan untuk menghadap kan Menak Sopal ke Wengker. Setelah mendengarkan semua keterangan Sulastri, tentang kematian ayahandanya, Menak Sopal sadar bahwa per­satuan antara Wengker dengan Majapahit harus diwujudkan. Meski kor­ban harus ada. Dan korban itu adalah ayahanda tercinta. Memang berat, tapi semua harus terjadi..

Mendengar putusan Menak Sopal yang sangat bijaksana itu, se­nanglah seluruh Kerajaan Wengker. Peperangan besar bisa dihindarkan. Wengker bisa disatukan kembali dengan Majapahit tanpa menimbulkan peperangan besar yang membawa korban para kawula kecil. Setiap hati menjadi tenang dan terang.

Kemudian Menak Sopal kembali ke daerah timur. Daerah itu ke­mudian disebutnya Trang Galih. Karena hati setiap orang menjadi terang dan tenteram pada saat itu. Lama kelamaan dari Trang Galih (Terang Hati) ini berubah menjadi Trenggalek. Menak Sopal mengembangkan daerah yang baru itu, sehingga menjadi sebuah daerah yang tenang tenteram dan damai. Subur makmur, murah sandang dan pangan.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Cerita Rakyat Jawatimur, DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, hlm. 63-67

Bupati Madiun Dari 1568 Sampai Dengan 1980

  1. PANGERAN TIMOER                                                                                      1568  s/d  1586
  2. RD AYU RETNO DJUMILAH                                                                          1586  s/d 1590
  3. RADEN MAS RANGSANG                                                                                1590  s/d 1591
  4. RADEN MAS SUMEKAR                                                                                  1591  s/d  1595
  5. RADEN MAS DJULIG PRINGGOLOYO                                                        1595  s/d 1601
  6. RADEN MAS BAGUS DJUMINA PETAK                                                      1601  s/d  1613
  7. RADEN MAS KENITREN MERTOLOYO                                                       1613  s/d 1645
  8. P. KYAI BALITAR INDOKROMO                                                                    1645  s/d 1677
  9. P. TUMENGGUNG BALITAR TUMAPEL                                                     1677  s/d  1703
  10. RADEN AYU PUGER                                                                                         1703  s/d 1704
  11. P. HARYO BALATER                                                                                         1704  s/d 1709
  12. TUMENGGUNG SUROWIDJOJO                                                                   1709  s/d 1725
  13. PANGERAN MANGKUDIPURO                                                       1725  s/d 12 – 2 – 1755
  14. RD PRAWIROSENTIKO menjadi RD RONGGO PRAWIRODIRDJO – I          13 – 2 – 1755  s/d 1784
  15. RD MANGUNDIRDJO menjadi RD RONGGO PRAWIRODIRDJO – II    1784  s/d 1797
  16. RD RONGGO PRAWIRODIRDJO – III                                             1797 s/d 17 – 2 – 1810
  17. PANGERAN DIPOKUSUMO                                                           18 – 12 – 1810 s/d 1820
  18. RD TUMENGGUNG TIRTOPROJO                                                                1820 s/d 1822
  19. RD RONGGO PRAWIRODININGRAT                                                            1822 s/d 1861
  20. RD TUMENGGUNG RONGGO HARYO NOTODININGRAT                      1861 s/d 1869
  21. RD MAS TUMENGGUNG ADIPATI SOSRODININGRAT                         1869 s/d 1879
  22. RD MAS TUMENGGUNG SOSRODINGRAT                                                1879 s/d 1885
  23. RD ADIPATI HARYO BROTODININGRAT                                                  1885 s/d 1900
  24. RD HARYO TUMENGGUNG KUSNODININGRAT                                     1900 s/d 1929
  25. RD TUMENGGUNG RONGGO KUSNEN                                                        1929 s/d 1937
  26. RD TUMENGGUNG RONGGO KUSNENDAR                                               1937 s/d 1954
  27. RD MAS HARSOYO BROTOOININGRAT                                                      1954 s/d 1956
  28. RD SAMPURNO                                                                                                   1956 s/d 1962
  29. RD KARDIONO BA                                                                                             1962  s/d 1965
  30. M. SUWANDI                                                                                                      1965  s/d 1967
  31. HAJI SALEH HASSAN                                                                                       1967  s/d 1973
  32. HAJI SLAMET DARDJOUTOMO                                                                   1973  s/d 1978
  33. HAJI DJAYADI                                                                                                   1978  s/d 1983
  34. DRS BAMBANG KOESBANDONO                                                                      1983–

Lampiran 1, Silsilah Keluarga Bupati Madiun
Lampiran 2, Denah Makam bupati Madiun

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:  Buku Kenang-kenangan Sekilas Madiun Pada Hari Jadi Ke-418. Madiun: Humas Pemerintah Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II Madiun, 1986, hlm. 133-134

Kotapraja Madiun, Berdiri 1918

Pada masa pemerintahan Bupati Bupati ke XXIV Raden Harjo Tu­menggung Kusnodiningrat pada tahun 1918. Kabupaten Madiun kemudian terlihat dengan adanya Gemeente Ordonantie dengan Wilayah Perkotaan di pisahkan dengan Pemerintahan Kabupaten.

Pengangkatan sebagai Wali Kota baru dilakukan dan ditetapkan ber­dasarkan Surat Keputusan tahun 1928 nomor 411 dengan ditunjuk Mr. KA Schotman untuk menjabat Walikota yang pertama secara resmi dan masa jabatannya berlangsung sampai tahun 1932.

Wilayah Kota praja Madiun mempunyai luas sekitar 9.014 Km2 de­ngan memiliki 12 desa, masing-masing, Desa Madiun Lor, Sukosari, Patihan, Oro-oro Ombo, Karoharjo, Pangonganan Kejuron, Klegen, Nambangan Lor, Nambangan Kidul, Pandean dan Desa Perdikan Taman.

Dari kedua belas desa itu saat awalnya berpenduduk sekitar 34.900 jiwa yang terdiri dari orang Eropa sebanyak 1.800 orang, Cina 3.100 orang dan orang-orang Jawa/Indonesia sebanyak 30.000.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 yang di­tunjang pula dengan keluarnya Surat Keputusan No 16 tahun 1950, Kotapraja Madiun diubah statusnya menjadi Kota Besar Madiun. Undang-Undang itu diterbitkan atas persetujuan antara DPRDS Kabupaten dan Kotapraja Madiun untuk memenuhi status Kota Besar.

Terhitung sejak tahun 1951 delapan buah desa diwilayah Kabupaten Madiun diserahkan masuk wilayah Kotapraja.

Desa itu masing-masing: Demangan, Josenan, Kuncen (yang pada waktu itu berstatus desa Perdikan), Banjarejo, Mojorejo, Rejomulyo, Winongo dan Desa Mangunharjo.

Dengan penambahan desa-desa itu maka jumlah desa di Kota praja men­jadi 20 desa Luas desa yang baru dimasukkan itu pun menambah luasnya daerah dari 9.014 Km2 menjadi 2.309,9885 hektar.

Sejak berdiri (1918) hingga sekarang ini Walikota Kotapraja Madiun dijabat dengan urutan sebagai berikut:

  1. Ir. M.K. Angeniijf.
  2. Mr. De Moond.
  3. Mr. K A. Schotman.
  4. Mr. Boorstra.
  5. Mr. Van Dijk.
  6. Mr Ali Sastroamidjojo (masa penjajahan Belanda).
  7. Dr. Mr. R.M. Subroto (masa penduduan Jepang).
  8. Mr. R. Susanto Tirtoprodjo (masa Republik Indonesia).
  9. Sudibyo
  10. R. Purbastsworo.
  11. Supardi.
  12. R. Mohammad.
  13. Sudijono.
  14. Singgih.
  15. R. Muntoro Atmasentono.
  16. R. Mustadjab.
  17. R. Rusian Wongsokusumo.
  18. S u m a d i.
  19. Jubagyo.
  20. R. Rukito BA.
  21. Drs. Imam Sunardji – 15 – 11 – 1968/19 – 1 – 1974.
  22. Achmad Dawaki BA – 19 – 1 – 1974/19 – 1 – 1979.
  23. Drs. Marsudi – 19 – 1 – 1979/19 – 1 – 1984 (I).
  24. Drs. Marsudi – 19 – 1 – 1984 – s/d. (II).

Berdasarkan PP 49 tahun 1982 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur 19 Januari 1983, maka diserahkan 7 Desa dari wilayah Kabupaten Tk. II Madiun kepada Kotamadya Daerah Tk. II Madiun. Dengan masuknya desa itu di wilayah Kodya Madiun, maka saat ini ada 20 Kelurahan dan 7 Desa dengan luas daerah yang semula 23,9522 km2  saat ini berkembang menjadi 34.1144 km2.

Demikian pula jumlah penduduk dalam wilayah Kodya yang sebelum ma­suknya 7 desa diwilayah ini berjumlah 152.747 jiwa, kini berkembang menjadi 171.487 jiwa.

Rata-rata kepadatan penduduk 5020 jiwa/km2. Secara geografis Kotamadya Madiun terletak diantara 7° – 80° Lintang Selatan dan 111° – 112° Bujur Timur dan sebagian besar merupakan da­taran rendah dengan ketinggian plus 63 sampai 67 M diatas permukaan air laut surut.

Terkait:
Pengeran Timoer, Bupati Pertama Kabupaten Madiun
Raden Ayu Retno Djumilah, Bupati ke 2 Kabupaten Madiun
Bupati Kabupaten Madiun ke 3 sampai dengan ke 13
Raden Ronggo Prawirodirdjo I. – Ra­den Mangundirdjo, Bupati Madiun ke 14 – ke 15
Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Madiun ke 16
Bupati Madiun Ke 17 sampai dengan ke 21
Bupati Madiun ke 22 sampai dengan ke 24
Bupati Madiun ke 25 sampai denga ke 34
Berdirinya Madiun
Kotapraja Madiun, berdiri 1918

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:  Buku Kenang-kenangan Sekilas Madiun Pada Hari Jadi Ke-418. Madiun: Humas Pemerintah Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II Madiun, 1986, hlm. 71-73.

Berdirinya Madiun

MENGAMATI perjalanan sejarah Madiun selama ini yang cu­kup punya liku, seperti likunya kali Madiun membelah kota dan daerah ini. Mengungkap Sejarah Madiun sama halnya mengungkap dari adanya Dongeng Rakyat. Dongeng Panji serta Dongeng Kelana Sewandhana. Pula tidak akan terlepas dari adanya Penemuan serta Penelitian Pra­sasti. Benda Kurto/Purbajala yang ditemukan di beberapa daerah dan wi­layah sekitar Madiun.

BERDIRINYA Madiun juga tidak terlepas dari timbulnya Perang antara Mataram dengan Purabaya. Dan jatuhnya Purabaya yang lokasinya saat ini di sekitar Desa Kuncen, di kemudian nanti muncul apa yang disebut sebagai “MADIUN”. Ada beberapa masa dan periode dalam perjalanan Pemerintahan Ma­diun yakni sejak  masa Kasultanan Demak, Kasultanan Pajang, Kasultanan Mataram dan Masa Palihan Nagari, masa Perang Diponegoro dan sebagainya. Juga tidak akan terlepas dari masa Pemerintahan jajahan Belanda, Je­pang, masa Kemerdekaan termasuk didalamnya masa Orde Lama dan Orde Baru.

KETIKA Raden Mas Karebet atau yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hadiwidjaja diangkat dan dinobatkan sebagai Sultan Pajang oleh Sunan Kudus atas nama Para Wali tersebut pula bahwa PENGERAN TIMOER diangkat sebagai BUPATI di PURABAYA. Pangeran Timoer adalah adik ipar Sultan Pajang yang juga anak bungsu Sultan Trenggana. Pengangkatan Pengeran Timoer sebagai Bupati Purabaya dilakukan pada 18 Juli 1568.

Sejak saat diangkatnya Pengeran Timoer menjadi Bupati, secara yuri­dis formal maupun secara de facto pada tahun 1568 lahirlah penguasa yang berpredikat Bupati yang memerintah Kabupaten Purabaya. Jauh sebelum itu, saat Kasultanan Demak tengah berkembang daerah Purabaya menjadi salah satu daerah pendukung Purabaya saat itu dikenal dan berada dibawah penguasa seorang yang dianggap genius yakni Pengeran Pati Unus yang dalam melaksanakan pe­merintahan menggunakan hukum-hukum baru bercorak Islam bersumber dari Al Quran dan Hadist disamping tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang tidak bertentangan dengan Islam bahkan bersifat menunjang. Ketika Pati Unus menggantikan kedudukan Sultan Patah di Demak maka daerah Purabaya diserahkan kepada seorang Kyai bernama Reksa Gati. Ia dikirimkan dari Demak ke Purabaya sebagai Pengawas Pemerin­tahan Purabaya atas nama Demak. Disamping tugasnya yang lain pe­ngembangan agama Islam.

Saat terjadi dan pecah Perang Saudara antara sesama “Darah De­mak” ditahun 1546 dan berlangsung sampai sekitar tahun 1568 Kyai Reksa mengambil sikap untuk memihak salah satu kekuatan yang tengah mela­kukan Perang Saudara di Demak. Sikap tidak memihak salah satu kekuatan yang tengah bergolak inilah diambil Kyai Reksa Gati yang merupakan satu sikap yang paling baik me­nurut anggapannya Dan Purabaya saat itu seperti berdiri sendiri dan nampak seperti terlepas dari Kasultanan Demak.

Ketika pergolakan dan perang saudara antar darah Demak itu ber­akhir di tahun 1568 dan Mas Karebet berhasil menjadi Sultan Demak, ju­ga diangkatnya Pengeran Timoer sebagai Bupati di Purabaya, maka ber­akhirlah kepemimpinan Kyai Reksa Gati di kawasan Purabaya sebagai pimpinan Pemerintahan Pengawasan. Nama Kyai Reksa Gati hingga saat ini masih tetap tersimpan dan menjadi nama sebuah Desa yakni Desa Sogaten yang berarti tempat Reksa Gati Makam dari Kyai yang pernah meniadi pengawas pemerintahan atas nama Kasultanan Demak di Purabaya ini berada di makam umum Sidomulyo, Jiwan Kabupaten Madiun.

Sedang Raden Mas Karebet atau Sultan Hadiwidjaja setelah diangkat dan dikukuhkan menjadi Sultan berusaha untuk memindahkan Pusat Pe­merintahan tidak lagi di Demak tetapi dipilihnya daerah lain yakni daerah “Pajang”.

Alasan pemindahan tempat pusat pemerintahan itu karena Demak te­lah dirasa “tercemar darah perang saudara” dan pemindahan pusat pe- Purabaya pada tanggal 18 Juli 1568 dan mengakhiri pemerintahan Pe­ngawasan Kasultanan Demak di Purabaya di bawah Kyai Reksa Gati, kemudian membuka dan mewarnai Sejarah Awal Kabupaten Madiun, se­bagai Bupati yang Pertama (ke I) di Madiun dengan masa jabatan antara tahun 1568 sampai 1586.

Terkait:
Pengeran Timoer, Bupati Pertama Kabupaten Madiun
Raden Ayu Retno Djumilah, Bupati ke 2 Kabupaten Madiun
Bupati Kabupaten Madiun ke 3 sampai dengan ke 13
Raden Ronggo Prawirodirdjo I. – Ra­den Mangundirdjo, Bupati Madiun ke 14 – ke 15
Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Madiun ke 16
Bupati Madiun Ke 17 sampai dengan ke 21
Bupati Madiun ke 22 sampai dengan ke 24
Bupati Madiun ke 25 sampai denga ke 34
Berdirinya Madiun
Kotapraja Madiun, berdiri 1918

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:  Buku Kenang-kenangan Sekilas Madiun Pada Hari Jadi Ke-418. Madiun: Humas Pemerintah Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II Madiun, 1986, hlm. 49-51.

Bupati Madiun ke 25 sampai denga ke 34

Bupati ke 25
Setelah tahun 1929 Raden Mas Tumenggung Ronggo Kusnen diang­kat menjadi Bupati Madiun untuk menggantikan Bupati sebelumnya yakni Raden Harjo. Tumenggung Kusnodiningrat

Masa jabatan Maden Mas Tumenggung Ronggo Kusnen yang merupakan Bupati ke XXV ini berakhir pada tahun 1937.

Bupati ke 26
Pada tahun 1937 diangkat keturunan dari Raden Mas Tumenggung Ronggo Kusnen untuk menduduki jabatan Bupati Madiun yang ke XXVI yakni Raden Mas Tumenggung Ronggo Kusnandar.

Saat Bupati ini melaksanakan tugas jabatannya perobahan pemerin­tahan telah terjadi dengan masuknya Tentara/Balatentara Dai Nippon ke Indonesia.

Selama pendudukan Dai Nippon, segala sesuatunya diselesaikan dengan kehendak Dai Nippon baik dibidang adat kebiasaan, waktu, pendidikan serta sosial ekonomi rakyat selama itu.

Raden Mas Tumenggung Ronggo Kusnandar yang memulai jabatan­nya sejak tahun 1937 mengakhiri jabatan Bupati pada tahun 1954.

Bupati ke 27
Selama lebih kurang dua tahun sejak tahun 1954 sampai 1956 Raden Mas Tumenggung Brotodiningrat menjabat Bupati Madiun. Jabatannya sebagai Bupati merupakan urutan yang ke XXVII dan ketika baru melaksanakan tugasnya selama 2 tahun wafat pada 17 Desember 1956.

Bupati ke 28
Pada tahun 1956 diangkat jabatan yang bersifat “Pejabat” Bupati Ma­diun dan dipercayakan kepada Raden Sampurno untuk memegang jabatan sementara Bupati Madiun hingga tahun 1962.

Bupati ke 29
Berdasarkan peraturan Pemilihan Bupati Kepala Daerah dalam sidang DPRD Kabupaten Madiun tahun 1962 seorang calon dari PKI/Partai Ko­munis Indonesia mendapat suara terbanyak dari calon-calon lainnya. Oleh karenanya calon PKI – Raden Kardiono BA dikukuhkan secara sah menjadi Bupati Madiun yang ke XXIX.
Jabatannya dipangku sejak tahun 1962 sampai tahun 1965, setelah meletusnya peristiwa G 30 S/PKI.

Setelah terjadinya peristiwa berdarah G30S/PKI tanggal 30 September 1965 menjelang 1 Oktober 1965 tetapi mengalami “kegagalan” kemudian timbullah satu babakan baru dari Pemerintahan Indonesia yang berawal dari: 11 Maret 1966.
Kepemimpinan Negara dari Presiden RI yang pertama dilimpahkan kepada Letnan Jendral TNI Soeharto. Dan …………………….  babakan yang dimulai 11 Maret 1966 inilah merupakan satu babakan dari apa yang disebut sebagai ORDE BARU. Orde Baru adalah satu tatanan Pemerintah baru ialah Pemerintah Indone­sia yang dikembalikan kepada proporsinya yang sebenar-benarnya berlan­daskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan dilaksanakan secara murni dan konsekwen.

Bupati ke 30
Bupati Kardiono BA yang mengakhiri jabatannya setelah terjadi peristi­wa G30S/PKI tahun 1965, digantikan oleh Mas Soewandi. Jabatan ini dipangku hanya sekitar 2 tahun saja dan merupakan jabatan Bupati yang tidak definitip atau hanya sebagai Pejabat Bupati dan me­nyerahkan jabatannya pada penggantinya di tahun 1967.

Bupati ka 32
Siamet Hardjoutomo pada tahun 1973 kemudian diangkat untuk ja­batan Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun dan jabatannya berakhir pada tahun 1978.
Bupati Slamet Hardjoutomo dalam urutan jabatan Bupati di Madiun meru­pakan Bupati yang ke XXXII.

Bupati ka 31
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, terhitung mulai tahun 1967 diangkat untuk menduduki jabatan Bupati Kepala Daerah Ma­diun Haji Hassan Saleh
Jabatan Bupati Madiun yang dilaksanakan oleh Haji Hassan Saleh dan merupakan urutan Bupati Madiun ke XXXI dan Bupati ke dua setelah Re­publik Indonesia tercinta ini memasuki Babakan ORDE BARU. Akhir masa jabatannya padu tahun 1973.

Bupati ka 33
Dengan dilandasi SK Menteri Dalam Neaen selanjutnya mengangkat dan menetapkan Haji Djajadi untuk menduduki jabatan Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun terhitung sejak Th 1978 dan mengakhir jabatannya pada tahun 1983

Bupati ke 34
Sebagaimana SK Menteri Dalam Negeri menetapkan dan mengangkat Drs. Bambang Koesbandono dalam jabatannya sebagai Bupa­ti Kepala Daerah Tk. II Madiun terhitung sejak th 1983. Bupati Madiun Drs. Bambang Koesbandono yang sebelumnya pernah menjabat Bupati Kepala Daerah Tk. II Magetan setelah menjabat Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun merupakan Bupati yang dalam urutannya yang ke XXXIV dan Bupati yang ke empat dalam urutan setelah adanya perubahan tata pe­merintahan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Selama masa ini tugas Bupati Kepala Daerah ialah memimpin penye­lenggaraan serta bertanggung jawab penuh terhadap jalannya roda Pe­merintahan Daerah. Menurut Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kepala Daerah adalah sebagai Organ Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat/DPRD dan bersama DPRD membuat Peraturan Daerah, membuat dan menetapkan APBD serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan Pe­merintahan kepada DPRD

Terkait:
Pengeran Timoer, Bupati Pertama Kabupaten Madiun
Raden Ayu Retno Djumilah, Bupati ke 2 Kabupaten Madiun
Bupati Kabupaten Madiun ke 3 sampai dengan ke 13
Raden Ronggo Prawirodirdjo I. – Ra­den Mangundirdjo, Bupati Madiun ke 14 – ke 15
Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Madiun ke 16
Bupati Madiun Ke 17 sampai dengan ke 21
Bupati Madiun ke 22 sampai dengan ke 24
Bupati Madiun ke 25 sampai denga ke 34
Berdirinya Madiun
Kotapraja Madiun, berdiri 1918

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:  Buku Kenang-kenangan Sekilas Madiun Pada Hari Jadi Ke-418. Madiun: Humas Pemerintah Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II Madiun, 1986, hlm. 73-77

Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Madiun ke 16

Menggantikan kedudukan Bupati Madiun diangkat putra almarhum yakni Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III dan memangku jabatan Bupati Madiun ke XVI dari tahun 1797 sampai 1810. Bupati Mancanegara Timur dengan sejumlah 14 Bupati di bawah pengawasannya. Selama memerintah dan menjabat Bupati mempunyai tempat kedudu­kan di beberapa tempat tiga tempat masing-masing Yogyakarta, Wonosari dan Maospati. Sejak masa mudanya ia tinggal di Yogyakarta untuk mendapat didikan kerajaan. Ia juga sebagai menantu dari Sultan Hamengku Buwono II yakni Kanjeng Gusti Ratu Maduretno.

Bupati Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III ini selain mengepalai 14 Bupati dan disegani bukan saja para Bupati itu, tetapi juga oleh Pe­merintah Belanda di Indonesia pada waktu itu. Sebab ia berwatak keras, pemberani serta besar pengaruhnya terhadap pusat kerajaan. la juga telah diangkat dan memangku jabatan sebagai “Dewan Penasehat Kerajaan” yang beranggotakan 3 orang masing-masing:

1)  Raden Adipati Danuredjo II, Patih Kerajaan dan menantu Sultan.
2)  Raden Tumenggung Sumodiningrat, Wedono Lebet Kerajaan dan me­nantu Sultan.
3)  Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Wedono Mancanegara Timur juga menantu Sultan.

Karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Penasehat Kerajaan, ba­nyak waktu untuk tinggal di Yogyakarta. Tanggal 17 Desember 1810 Bupati Madiun ke XVI yang juga dalam kedudukannya Bupati Wedono Mancanegara Timur gugur melawan pasu­kan Belanda didaerah Kerosono.

Jenasahnya kemudian diangkut ke Yogyakarta dan pemakamannya dilaku­kan dengan upacara kebesaran kerajaan dan atas perintah Sultan jena­sahnya dimakamkan di pemakaman Banyu Sumurup komplek Imogiri.

Sedang isterinya Gusti Kanjeng Ratu Maduretno yang juga Putri Sul­tan Hamengku Buwono II setelah watat dimakamkan di Giripurno di Istana Wonogiri. Gorang Gareng Magetan.

Dalam satu pertimbangan keluarga dan setelah mengalami proses yang cukup panjang di sekitar bulan Februari 1950 “kerangka” jenasah Raden Ronggo Prawirodirdjo III dipindahkan dari pemakaman Banyu Su­murup Imogiri ke makam Giripurno dan didekatkan pada makam istrinya yang tak lain Gusti Kanjeng Ratu Maduretno.

Sebelum kerangka jenasah itu dimakamkan kembali di makan Giripurno Gorang Gareng, untuk semalam disemayamkan lebih dahulu di masjid Besar Desa Taman yang sudah ditetapkan sebagai Desa Perdikan dan tempat Makam Keluarga Bupati Madiun.

Terkait:
Pengeran Timoer, Bupati Pertama Kabupaten Madiun
Raden Ayu Retno Djumilah, Bupati ke 2 Kabupaten Madiun
Bupati Kabupaten Madiun ke 3 sampai dengan ke 13
Raden Ronggo Prawirodirdjo I. – Ra­den Mangundirdjo, Bupati Madiun ke 14 – ke 15
Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Madiun ke 16
Bupati Madiun Ke 17 sampai dengan ke 21
Bupati Madiun ke 22 sampai dengan ke 24
Bupati Madiun ke 25 sampai denga ke 34
Berdirinya Madiun
Kotapraja Madiun, berdiri 1918

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:  Buku Kenang-kenangan Sekilas Madiun Pada Hari Jadi Ke-418. Madiun: Humas Pemerintah Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II Madiun, 1986, hlm. 64-65.

Bupati Madiun ke 22 sampai dengan ke 24

Bupati ka 22
Residen Madiun di tahun 1879 kemudian menetapkan dan mengangkat pengganti Bupati Madiun yang ke XXil yang tak lain adalah putra Bupati sebelumnya. Raden Mas Tumenggung Sosrodiningrat menjati Bupati Madiun sejak tahun 1879.

Pada saat jabatannya pihak Pemerintah Belanda melakukan satu reorganisasi Pemerintahan berdasarkan Saatsblad tahun 1887.

Karesidenan Madiun dibagi menjadi lima Afdeelingen atau lima Regenschappen yang masing-masing mempunyai kedudukan sama. Lima Afdeiingen atau Regenschap itu adatlah Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Pacitan.

Kabupaten Madiun sendiri ditetapkan sebagai ibu kota Karesidenan dan juga ibu kota Kabupaten yang kemudian dibagi menjadi empat Distrik, masing-masing Madiun, Uteran, Kanigoro dan Caruban.

Jadi pembagian wilayah yang ada sampai sekarang ini adalah berdasarkan pembagian wilayah yang dimulai sejak Januari 1887.

Raden Mas Tumenggung Sosrodiningrat mengakhiri jabatan Bupati pada 1885 setelah sakit dan wafat.

Bupati ke 23
Menggantikan kedudukan sebagai Bupati Madiun sejak tahun 1885 adalah Raden Adipati Harijo Brotodimngrat dan dalam urutannya adalah Bupati ke XXIII Pada masa pemerintahan Bupati ini benar-benar mengalami serta melakukan tugas yang dibebankan oleh Pemenntahan Kolonial yang sebenarnya.

Kebijaksanaan dan reorganisasi pemerintahan itu maka segala wewenang Bupati menjadi kian berkurang.

Kekuasaan atas kabupaten hingga dusun-dusun diambil alih pemerin­tah Belanda. Dusun-dusun yang akan melakukan perluasan wilayah de­ngan menebang hutan-hutan liar atau membabat Ilalang haruslah minta ijin lebih dahulu kepada pemerintah jajahan Belanda.

Pada mulanya Bupati berwenang memberikan perijinan tetapi setelah reor­ganisasi itu dilakukan, semuanya itu tidak ada lagi,s emuanya ada pada pemerintah Belanda.

Juga para petani yang akan mengerjaan tanah-tanah kosong, harus pula minta ijin pada pemerintah Belanda.

Dengan adanya situasi maka terjadilah suatu garis pemisah yang nampak antara kabupaten dengan rakyat pedusunan.

Dari berbagai permasalah yang timbul maka pada sekitar tahun 1870 an terjadi berbagai gerakan rakyat di beberapa tempat.

Pola gerakan rakyat itu terlihat dalam pemunculan seorang yang me­rasa dirinya terpanggil oleh Ulahi.

Pengikut mereka kemudian menjadi cukup banyak serta menggunakan taknik-taktik magis religius untuk mempromosikan bahwa akan tiba saat­nya jaman yang lebih cemerlang.

Jaman yang tidak lagi terjadi pertentangan, keresahan, ketidak adilan ser­ta penderitaan rakyat yang akan terbebas dari beban pajak yang sangat menekan dan tidak perlu lagi melakukan kerja paksa

Bupati ke 24
Kekuasaan Pemerintahan Jawa di Kabupaten Madiun sejak surutnya Bupati ke XXIII tahun 1900 kemudian diserahkan kepada Raden Harjo Tumenggung Kusnodiningrat yang memulai jabatan sebagai Bupati Madiun sejak bulan Desember 1900.

Masa memerintah Bupati ke XXIV ini sekitar 29 tahun dan berlang­sung hingga tahun 1929.

Tahun-tahun masa ia memerintah cukup banyak hal dan berhasil menggerakkan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat.

Beberapa dorongan antara lain agar hak Pemerintah Belanda banyak membuka sekolah-sekolah untuk kepentingan pendidikan rakyat. Kemudian juga dibuka Sekolah Desa atau yang pada waktu itu dikenal sebagai Volk School dengan masa belajar selama 3 tahun.

Kemudian dibuka pula kelanjutannya yang disebut sebagai Vervotk School yang masa belajarnya selama 2 tahun

Disamping itu pada sekitar tahun 1912 dibuka sebuah sekolah di Desa Kertohardjo yakni “Sekolah Kartini”.

Salah satu usaha untuk perbaikan nasib serta kehidupan rakyatnya adalah usaha perobahan menuju kebebasan dan kemerdekaan ekonomi rakyat yang antara lain berupa penghapusan “rodi” terhitung sejak tahun 1914.

Selain itu dihapus pula uang pengganti pajak kepala sebesar Satu Gulden setahun yang selama itu menjar beban ara petani.

Satu catatan lain dari masa pemerintahan Bupati Raden Harjo Tu­menggung Kusnodiningrat terjadi pada tahun 1918.

Kabupaten Madiun kemudian terlihat dengan adanya Gemeente Ordonantie dengan Wilayah Perkotaan di pisahkan dengan Pemerintahan Ka­bupaten.

Terkait:
Pengeran Timoer, Bupati Pertama Kabupaten Madiun
Raden Ayu Retno Djumilah, Bupati ke 2 Kabupaten Madiun
Bupati Kabupaten Madiun ke 3 sampai dengan ke 13
Raden Ronggo Prawirodirdjo I. – Ra­den Mangundirdjo, Bupati Madiun ke 14 – ke 15
Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Madiun ke 16
Bupati Madiun Ke 17 sampai dengan ke 21
Bupati Madiun ke 22 sampai dengan ke 24
Bupati Madiun ke 25 sampai denga ke 34
Berdirinya Madiun
Kotapraja Madiun, berdiri 1918

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:Buku Kenang-kenangan Sekilas Madiun Pada Hari Jadi Ke-418. Madiun: Humas Pemerintah Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II Madiun, 1986, hlm. 67-71

Bupati Madiun Ke 17 sampai dengan ke 21

Bupati ke 17
Pada saat wafatnya Bupati Madiun ke XVI – Pangeran Raden Rong­go Prawirodirdjo III – putra masih belum dewasa. Sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono II jabatan Bupati Madiun yang juga merangkap sebagai Wedono Bupati Mancanegara Timur diangkat Pangeran Dipokusumo. Pengangkatannya dilakukan pada 1810 dan masa jabatannya berakhir pa­da tahun 1820.

Bupati ke 18
Menggantikan kedudukan Bupati Madiun setelah jabatan Pangeran Di­pokusumo, adalah Raden Tumenggung Tirtoporodjo. Masa jabatannya berlangsung sejak 1820 sampai 1922.

Bupati ke 19
Sejak tahun 1822 sampai tahun 1869 Kabupaten Madiun diperintah oleh Bupati Pangeran Raden Ronggo Prawirodiningrat. la adalah saudara seayah lain ibu dengan Bagus Sentot yang kemudian bernama Basah Sentot Prawirodirdjo yang juga Panglima Perang dimasa Perang Diponegoro.

Raden Ronggo Prawirodiningrat memerintah cukup lama, sekitar 39 tahun dan wafat pada tahun 1861 di istana Wonosari. Jenasahnya kemu­dian dimakamkan di makam Desa Taman, sebelah barat dari makam Pa­ngeran Dipokusumo.

Bupati ke 20
Atas persetujuan dan pengesahan dari Gubernur Pemerintah Hindia Belanda di Semarang, Sultan Yogyakarta telah mengangkat putra Bupati ke XIX yang bernama Raden Mas Notodoningrat untuk menduduki jabatan Bupati Madiun yang dalam urutannya Bupati Madiun ke XX.

Raden Mas Notodiningrat kemudian berganti nama dan mendapatkan gelar Raden Mas Tumenggung Ronggo Harijo Notodiningrat dan memerin­tah Kabupaten Madiun sejak tahun 1861 sampai 1869.

Saat ia memerintah di Kabupaten Madiun mengalami pelaksanaan po­litik Pemerintah Kolonial Belanda.

Bahwasannya Bupati Madiun hanya merupakan dan hanya sebagai Rijk- bestuur (Kepala Pemerintahan) jadi bukan lagi Kepala Daerah atau Bupati Kepala Daerah.

Lebih tegas lagi saat itu dilakukan adanya penerapan sistem politik kolo­nial liberal yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 1870. Dalam pelaksanaan politik kolonial liberal itu Bupati di Madiun mempunyai kedudukan pelaksana dan penerus pemerintah. Mereka tidak diberikan hak untuk menciptakan satu ide perbaikan pemerintahan dan hanya merupa­kan Kepala Kantor Pemerintahan Kolonial balaka.

Bupati ke 21
Raden Mas Tumenggung Adipati Sosronagoro yang masih saudara dengan Bupati Madiun sebelumnya kemudian diangkat sebagai Bupati pada tahun 1869 dalam kedudukannya sebagai Bupati dalam urutannya yang ke XXI.

Tidak lama Raden Mas Tumenggung Adipati Sosronagoro memerintah karena kemudian menderita sakit dan wafat pada 1879.

Saat Bupati ke XXI ini memerintah juga mengalami untuk melayani Pemerintah Kolonial Liberal.

Baik Bupati ke XX maupun Bupati ke XXI setelah wafat juga dimakamkan di Desa Perdikan Taman atau Makam Taman.

Terkait:
Pengeran Timoer, Bupati Pertama Kabupaten Madiun
Raden Ayu Retno Djumilah, Bupati ke 2 Kabupaten Madiun
Bupati Kabupaten Madiun ke 3 sampai dengan ke 13
Raden Ronggo Prawirodirdjo I. – Ra­den Mangundirdjo, Bupati Madiun ke 14 – ke 15
Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Madiun ke 16
Bupati Madiun Ke 17 sampai dengan ke 21
Bupati Madiun ke 22 sampai dengan ke 24
Bupati Madiun ke 25 sampai denga ke 34
Berdirinya Madiun
Kotapraja Madiun, berdiri 1918

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:  Buku Kenang-kenangan Sekilas Madiun Pada Hari Jadi Ke-418. Madiun: Humas Pemerintah Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II Madiun, 1986, hlm. 65-67 .

Raden Ronggo Prawirodirdjo I – Ra­den Mangundirdjo, Bupati Madiun ke 14 – ke 15

Bupati ke 14
Karena sesuatu peristiwa Bupati ke XIII yang tak laun Pangeran Mangkudipuro oleh Sultan Hamengku Buwono dipindahkan dari jabatan Bupati Madiun menjadi Bupati Caruban Untuk menggantikan jabatan Bupati Madiun Sultan Hamengku Buwono mengangkat Pangeran Raden Ronggo Prawiro Sentiko. Selain menjabat Bupati Madiun yang dalam urutannya yang ke XIV. jaba­tan yang dirangkap adalah Bupati Wedono di Mancanegara Timur yang kemudian mengganti nama dengan Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo I.

Beberapa catatan menyebutkan bahwa Pangeran Raden Ronggo Prawiro- sentiko adalah kepercayaan Sultan Hamengku Buwono I yang sekaligus merupakan Bupati yang pertama kali pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram. Raden Rohggo Prawirosentiko adalah bangsawan keturunan Suakarta saat Paku Buwono ke II dan III memerintah Surakarta. Selama menjabat Bupati Madiun sejak 1755 menempati istana Kabu­paten yang lama peninggalan Bupati ke XIII atau peninggalan Pengeran Mangkudipuro di Kranggan (Kranggan terletak di sebelah selatan kali Catur, sebelah barat jalan anta­ra Madiun ke Ponorogo – pen).

Pada masa sekitar 8 tahun setelah menjabat Bupati, dibangunnya se­buah Istana Kabupaten di Desa Wonosari sebelah utara sungai Catur ti­dak jauh dan istana lama Kranggan. Desa Wonosari itu juga kemudian di­sebut sebagai Kota Miring. Istana Wonosarj dijadikan istana jabatan dan istana Kranggan dijadi­kan tempat tinggal. Masa jabatannya berakhir setelah 29 tahun mengabdikan dirinya da­lam pemerintahan. Pada usia yang lanjut sekitar tahun 1784 sakit dan kemudian wafat di Istana Kranggan.

Berita wafatnya Bupati Madiun Raden Ronggo Prawirodirdjo I sampai pada Sri Sultan Hamengku Buwono I yang juga sebagai ipar. Diperintah­kan ke seluruh negeri untuk berkabung selama tujuh hari lamanya dan di setiap masjid dilakukan pengajian. Sultan Hamengku Buwono I memerintahkan agar jenasahnya dima­kamkan di Desa Taman yang letaknya sebelah timur Kranggan. Jadi tidak dimakamkan di Kutho Gedhe Yogyakarta.

Sejak saat itu kemudian Desa Taman dikukuhkan sebagai desa “Per- dikan”. Desa itu diberikan satu otonomi yang cukup luas. Di lokasi itu dibangun sebuah Mesjid. Sultan telah memerintahkan untuk penguasa Desa Perdikan itu seorang “Kyai”. Sultan juga telah menetapkan bahwa Makam Taman setarap dengan ma­kam keluarga Raja di Imogirt. Secara khusus makam Taman ini dipergu­nakan untuk pemakaman keluarga Ronggo Prawirodirdjo. Seorang Kyai ber-Desa Perdikan Taman yang kemudian dibenkan gelar Kyai Raden Misbach.

Bupati ke 15
Setelah wafatnya Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo I di tahun 1784, Sultan menetapkan dan mengangkat putra Almarhum bernama Ra­den Mangundirdjo menggantikan jabatan Bupati Madiun. Selain ditetapkan menjadi Bupati Madiun yang dalam urutannya Bupa­ti ke XV, Raden Mangundirdjo kemudian diganti namanya menjadi Pange­ran Raden Ronggo Prawirodirdjo II yang jabatannya juga merangkap se­bagai Wedono Bupati Mancanagara Timur.

Ada satu kelebihan dari profil ini yang ternyata mempunyai kelebihan dari pada almarhum ayahnya, la seorang pemberani, berjiwa panglima pe­rang. cakap dan lincah. la juga dikenal sebagai seorang bangsawan yang memiliki ilmu kebatinan tinggi juga seorang pertapa yang sangat kuat. Karena keperwiraannya Bupati Madiun ini amat disegani dan ditakuti selu­ruh masyarakat. Bukan saja saat beliau ini masih hidup, tetapi setelah wafatpun masyarakat masih juga menyegani dan orang kebanyakan masih takut akan makamnya, takut karena kutuannya.

Waktu memerintah kabupaten Madiun berlangsung selama 13 tahun dan 1784 samai 1797. Makamnya berdampingan dengan makam almarhum ayahnya Pange­ran Raden Ronggo Prawirodirdjo I di Desa Perdikan Taman atau makam khusus Taman.

Terkait:
Pengeran Timoer, Bupati Pertama Kabupaten Madiun
Raden Ayu Retno Djumilah, Bupati ke 2 Kabupaten Madiun
Bupati Kabupaten Madiun ke 3 sampai dengan ke 13
Raden Ronggo Prawirodirdjo I. – Ra­den Mangundirdjo, Bupati Madiun ke 14 – ke 15
Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Madiun ke 16
Bupati Madiun Ke 17 sampai dengan ke 21
Bupati Madiun ke 22 sampai dengan ke 24
Bupati Madiun ke 25 sampai denga ke 34
Berdirinya Madiun
Kotapraja Madiun, berdiri 1918

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Buku Kenang-kenangan Sekilas Madiun Pada Hari Jadi Ke-418. Madiun: Humas Pemerintah Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II Madiun, 1986, hlm. 61-64

Bupati Kabupaten Madiun ke 3 sampai dengan ke 13

Bupati ke 3
Setelah kekalahan Raden Ayu Retno Djumilah maka Purabaya yang sudah menjelma menjadi Madiun berada di bawah kekuasaan Mataram.

Menggantikan kedua ikan sebagai Bupati Madiun yang dalam urutan­nya sebagai Bupati ke III adalah Raden Mas Rangsang.

Masa memerintah Bupatike III tidak lama hanya setahun yakni dan 1590 – 1591.

Bupati ke 4
Menggantikan Raden Mas Rangsang yang menjadi Bupati Madiun ke IV adalah Raden Mas Sumengkar.

Bupati ke IV ini memegang pemerintahan di Kabupaten Madiun juga tidak lama hanya sekitar 4 tahun dari 1591 sampai 1595.

Bupati ke 5
Raden Mas Ojulig Pringgolojo pada tahun 1595 sampai 1601 meme­gang tapuk pimpinan Pemerintahan di Kabupaten Madiun menggantikan Raden Mas Sumengkar.

Bupati ke 6
pada periode berikutnya setelah Raden Mas Djuiig Pringgolojo menja­di Bupati Madiun selama tidak kurang dan 12 tahun Kabupaten Madiun berada di bawah pemerintahan Bupati yang bernama Raden Mas Djunina Petak. Bupati ini mengawali masa jabatannya pad tahun 1601 sampai 1613.

Bupati ke 7
Memasuki tahun 1613 Raden Mas Kenitren Mertolojo menduduki jaba­tan Bupati Madiun yang dalam urutannya sebagai bupati yang ke VII hingg saat wafatnya tahun 1645.

Bupati ke 8
Pada saat Bupati ke VIII Madiun memerintah, saat itu terjadi perang Trunodjojo. Kyai Itodikromo atau juga disebut sebagai Pangeran Adipati Balitar memegang jabatan Bupati sejak tahun 1645 sampai 1677.

Bupati ke 9
Setelah wafat Bupati ke VIII itu digantikan putranya yang bernama Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel yang memerintah sejak tahun 1677 sampai 1703.

Bupati ke 10
Raden Ayu Puger putra sulung dan Pangeran Tumenggung Balitar Tumapei telan ditunjuk menggantikan jabatan ayahdanya menjadi Bupati Madiun yang daiam urutannya Bupati ke X. Jabatannya dimulai sejak ta­hun 1703. Saat pemerintahannya tengah berkecamuk peperangan, yang dikenai dengan Pembrontakan Suropati atau Untung Suropati Perang mi sebagai akibat dari campur tangan pemerintahan Kompeni Be­landa dalam ikut mengurus pemerintahan di Mataram Kekalutan terjadi di Istana Kartosuro sepeninggal Amangkurat II. Dikemudian Pangeran Puger yang suami dari Raden Ayu Puger Bupati ke X Kabupaten Madiun, kemudian memasuki Istana Kartosuro. Pangeran Puger kemudian dinobatkan menjadi Raja Kartosuro yang kemu­dian bergelar Paku Buwono ke I. Raden Ayu Puger kemudian mengikuti suami yang telah dinobatkan menjadi Raja Kartosuro, pada tahun 1704

Bupati ke 11
Sebelum Raden Ayu Puger meninggalkan istana Madiun dan mening­galkan jabatannya, telah menunjuk saudaranya sendiri yakni Pangeran Harjo Balitar untuk menjabat sebagai Bupati Madiun ke XI sejak tahun 1704 sampai 1709.

Bupati ke 12
Selama tidak kuran dari 16 tahun sejak tahun 1709 menjabat Bupati Madiun yang dalam urutannya Bupati ke XII adalah Tumenggung Surowidjojo. Bupati ini memerintah sejak 1709 sampai 1725.

Bupati ke 13
Pangeran Mangkudipuro diangkat sebagai Bupati Madiun yang ke XIII sejak tahun 1725 menggantikan Tumenggung Surowidjojo sampai sekitar tahun 1755. Saat bupati ini memegang jabatan terjadilah peristiwa yang disebut “Palihan Nagari”.

Terkait:
Pengeran Timoer, Bupati Pertama Kabupaten Madiun
Raden Ayu Retno Djumilah, Bupati ke 2 Kabupaten Madiun
Bupati Kabupaten Madiun ke 3 sampai dengan ke 13
Raden Ronggo Prawirodirdjo I. – Ra­den Mangundirdjo, Bupati Madiun ke 14 – ke 15
Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Madiun ke 16
Bupati Madiun Ke 17 sampai dengan ke 21
Bupati Madiun ke 22 sampai dengan ke 24
Bupati Madiun ke 25 sampai denga ke 34
Berdirinya Madiun
Kotapraja Madiun, berdiri 1918

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Buku Kenang-kenangan Sekilas Madiun Pada Hari Jadi Ke-418. Madiun: Humas Pemerintah Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II Madiun, 1986, , hlm. 58-61