Harun alias Tohir bin Mandar Kopral Anumerta KKO, Bawean Gresik

harun-kkoTidak sedikit  masyarakat Indonesia yang belum mengenal Harun dan Usman. Pahlawan Dwikora dari Korps Komando Operasi (KKO) (kini Korps Marinir TNI-AL), dua nama yang sudah menjadi satu ini tenggelam. Bahkan dalam percaturan sejarah Nasional, nama keduanya jarang bahkan hampir tidak pernah disebutkan sama sekali, padahal jika kita melihat apa yang telah mereka lakukan adalah sebuah kisah heroik yang belum pernah dilakoni oleh pahlawan-pahlawan Nasional lainnya.

4 April 1947, Tohir bin Said, alias Harun Said lahir di Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, anak ketiga dari Pak Mandar dengan ibu Aswiyani.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar, Harun melanjutkan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Jakarta. tanpa diketahui keluarganya, untuk biaya hidup dan sekolahnya Harun membiayai sendiri, dengan bekerja sebagai pelayan kapal dagang.

Juni 1964, Ia masuk Angkatan Laut dan memulai kariernya sebagai anggota KKO AL dengan pangkat Prajurit KKO II (Prako II) ditugaskan dalam Tim Brahma I di Basis II Ops A KOTI. di bawah pimpinan Kapten Paulus Subekti yang pada waktu itu menyamar dengan pangkat Letkol KKO – AL dan merangkap menjadi Komandan Basis X yang berpangkalan di Pulau Sambu Riau. Tugas Basis II:

  1. Mempersiapkan kantong gerilya di daerah lawan.
  2. Melatih gerilyawan dari dalam dan mengembalikan lagi ke daerah masing-masing.
  3. Melaksanakan demolision, sabotase pada obyek militer maupun ekonomis.
  4. Mengadakan propaganda, perang urat syarat
  5. Mengumpulkan informasi.
  6. Melakukan kontra inteljen.

Para sukarelawan menggunakan nama samaran, nama disesuaikan dengan nama-nama daerah lawan yang dimasuki. Janatin mengganti namanya dengan Usman dan disambungkan dengan nama orang tuanya Haji Muhammad Ali (Usman bin Haji Muhammad Ali). Sedangkan Tohir menggunakan nama samaran Harun (Harun bin Said).

USMAN HARUN8 Maret 1965 tengah malam buta, Janatin (Usman), Tohir (Harun) dan Gani bin Arup, ketiga Sukarelawan ini memasuki Singapura. Mereka mengamati tempat-tempat penting yang akan dijadikan obyek sasaran hingga larut malam. Setelah memberikan laporan singkat, mereka mengadakan pertemuan di tempat rahasia untuk melaporkan hasil pengamatan masing-masing dan kembali ke induk pasukannya, yaitu Pulau Sambu (Basis II).

8 Maret 1965 malam, berbekal 12,5 kg bahan peledak mereka bertolak dengan perahu karet dari P Sambu. Mereka dapat menentukan sendiri sasaran yang dikehendaki. Maka setelah melakukan serangkaian pengintaian, pada suatu tengah malam terjadi ledakan di sebuah bangunan Mc Donald di Orchard Road.  Tohir yang mirip-mirip Cina itu ternyata sangat menguntungkan dalam penyamarannya. Bahasa Inggeris, Cina dan Belanda yang dikuasai dengan lancar telah membantu pula dalam kebebasannya untuk bergerak dan bergaul di tengah-tengah masyarakat Singapura yang mayoritas orang Cina.

10 Maret 1965 03.07 dini hari, Harun Said, Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Usman, melakukan Pengeboman di wilayah pusat kota Singapura tepat pada  gedung MacDonald House.

11 Maret 1965, Sebelum berpisah mereka bertemu kembali, dan berjanji barang siapa yang lebih dahulu sampai ke induk pasukan, supaya melaporkan hasil tugas telah dilakukan kepada atasan.

12 Maret 1965,  dalam upaya kembali ke pangkalan, Usman bersama Harun pisah dengan Gani.mereka berdua dapat memasuki pelabuhan Singapura dan menaiki kapal dagang Begama yang pada waktu itu akan berlayar menuju Bangkok. Keduanya menyamar sebagai pelayan dapur.

Kapten kapal Begama mengetahui ada dua orang yang bukan anak buahnya berada dalam kapal, lalu mengusir mereka dari kapal. mereka diacam akan dilaporkan kepada Polisi apabila tidak mau pergi dari kapal. Kapten Kapal tidak mau mengambil resiko kapalnya ditahan oleh pemerintah Singapura.

13 Maret 1965 Usman dan Harun meninggalkan kapal Begama dan mendapat rampasan sebuah motorboat, dalam perjalanan boat macet. Mereka tak dapat menghindar dari sergapan patroli. Pukul 09.00 pagi di hari itu, Usman dan Harun tertangkap dan di bawa ke Singapura sebagai tawanan. kurang lebih 8 bulan telah meringkuk di dalam penjara Singapura sebagai tawanan.

1 April 1965 dinaikkan pangkatnya menjadi Kopral KKO I (Kopko I).

4 Oktober 1965 Usman dan Harun di hadapkan ke depan sidang Pengadilan Mahkamah Tinggi (High Court) Singapura dengan J. Chua sebagai Hakim. dengan tuduhan:

  1. Menurut ketentuan International Security Act Usman-Harun telah melanggar Control Area.
  2. Telah melakukan pembunuhan terhadap tiga orang.
  3. Telah menempatkan alat peledak dan menyalakannya.

Dalam proses pengadilan ini, Usman dan Harun tidak dilakukan pemeriksaan pendahuluan, sesuai dengan Emergency Crimina Trials Regulation tahun 1964. Usman dan Harun telah menolak semua tuduhan itu dan memberi pernyataan yang mereka lakukan bukan kehendak sendiri, karena dalam keadaan perang. Oleh karena itu mereka meminta kepada sidang supaya mereka dilakukan sebagai tawanan perang/POW (Prisoner of War). Namun Hakim menolak permintaan mereka dengan alasan sewaktu kedua tertuduh tertangkap tidak memakai pakaian militer.

20 Oktober 1965, dipersidangan yang berjalan kurang lebih dua minggu, Pengadilan Tinggi (Hight Court) yan dipimpin oleh Hakim J. Chua memutuskan bahwa Usman dan Harun telah melakukan sabotase dan mengakibatkan meninggalnya tiga orang sipil. Dengan dalih ini, kedua tertuduh dijatuhi hukuman mati.

6 Juni 1966 Usman dan Harun mengajukan naik banding ke Federal Court of Malaysia dengan Hakim yang mengadilinya: Chong Yiu, Tan Ah Tah dan J.J. Amrose. 

5 Oktober 1966 Federal Court of Malaysia menolak perkara naik banding Usman dan Harun.

17 Februari 1967 perkara tersebut diajukan lagi ke Privy Council di London.

Dalam kasus ini Pemerintah Indonesia menyediakan empat Sarjana Hukum sebagai pembela yaitu Mr. Barga dari Singapura, Noel Benyamin dari Malayasia, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja SH dari Indonesia, dan Letkol (L) Gani Djemat SH Atase ALRI di Singapura.

4 Mei 1968, Menlu Adam Malik melalui Menlu Singapura membantu upaya KBRI memperoleh pengampunan atau setidak-tidaknya memperingan hukuman kedua sukarelawan. 

21 Mei 1968,  Usaha Privy Council  itu gagal. tetap ditolak.

1 Juni 1968, Usaha terakhir adalah mengajukan permohonan grasi dari Presiden Singapura Yusuf bin Ishak.

9 Oktober 1968, Menlu Singapura menyatakan bahwa permohonan grasi atas hukuman mati Usman dan Harun ditolak oleh Presiden Singapura.

10 Oktober 1968, Atase AL Letkol Gani Djemat SH kembali ke Singapura membawa surat Presiden Soeharto untuk Presiden dan PM Singapura. Tapi gagal menyerahkan surat-surat itu langsung kepada yang bersangkutan. Presiden Singapura sedang sakit. PM Lee Kwan Yew tak dapat dihubungi karena sibuk.

Rabu, 16.00, 16 Oktober 1968, Brigjen TIN Tjokropranolo sebagai utusan pribadi Presiden Suharto datang ke penjara Changi. Dengan diantar Kuasa Usaha Republik Indonesia di Singapura Kolonel A. Ramli dan didampingi Atase Angkatan Laut Letkol (G) Gani Djemat SH, menemui Usman dan Harun.

Pertemuan yang mengharukan tetapi membanggakan. Usman dan Harun segera mengambil sikap sempurna dan memberikan hormat serta memberikan laporan lengkap, ketika Letkol Gani Djemat SH memperkenalkan Brigjen Tjokropranolo sebagai utusan Presiden Suharto. Sikap yang demikian membuat Brigjen Tjokropranolo hampir tak dapat menguasai diri dan terasa berat untuk menyampaikan pesan. Pertemuan ini membawa suasana haru, sebagai pertemuan Bapak dan Anak yang mengantarkan perpisahan yang tak akan bertemu lagi untuk selamanya.

Pesan yang disampaikan adalah bahwa Presiden Suharto telah menyatakan mereka sebagai Pahlawan dan akan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia, kemudian menyampaikan salut atas jasa mereka berdua terhadap Negara.

Kolonel A. Rambli dalam kesempatan itu pula menyampaikan, bahwa Presiden Suharto mengabulkan permintaan mereka untuk dimakamkan berdampingan di Indonesia.

Sebelum berpisah Usman dan Harun dengan sikap sempurna menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden RI Jenderal Suharto atas usahanya, kepada Jenderal Panggabean, kepada mahasiswa dan pelajar, Sarjana Hukum serta seluruh Rakyat Indonesia yang telah melakukan upaya untuk membebaskan mereka dari hukuman mati. Saat pertemuan berakhir, Sersan KKO Usman memberikan aba-aba, dan keduanya memberi hormat  kepada para utusan. 

17 Oktober 1968 Pukul 05.00 subuh kedua tawanan itu dibangunkan oleh petugas penjara, kemudian disuruh sembahyang menurut agamanya masing-masing. Setelah melakukan sembahyang Usman dan Harun dengan tangan diborgol dibawa oleh petugas ke kamar kesehatan untuk dibius. Dalam keadaan terbius dan tidak sadar masing-masing urat nadinya dipotong oleh dokter tersebut, sehingga mereka berdua lumpuh sama sekali. Lalu Usman dan Harun dibawa menuju ke tiang gantungan. 

Kamis 17 Oktober 1968 (Radjab 1388) pukul 06.00 pagi waktu Singapura. Harun meninggal di Singapura, pada umur 21 tahun. ia dihukum gantung oleh pemerintah Singapura.

Presiden Suharto langsung mengeluarkan pernyataan bahwa Usman dan Harun dari KKO-AL diangkat sebagai Pahlawan Nasional.

17 Oktober 1968 Pukul 10.30 kedua jenzah baru diizinkan dibawa ke Kedutaan Besar RI

 17 Oktober 1968 pukul 14.00 jenazah diberangkatkan ke lapangan terbang dimana telah menunggu pesawat TNI—AU. yang akan membawa kedua jenazah tersebut ke Tanah Air.

 Setibanya di Indonesia,  jenazah kedua Pahlawan itu diterima oleh Panglima Angkatan Laut Laksamana TNI R. Muljadi dan disemayamkan di Aula Hankam Jalan Merdeka Barat sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

17 Oktober 1968 Pukul 14.35 pesawat TNI—AU yang khusus dikirim dari Jakarta meninggalkan lapangan terbang Changi membawa kedua jenazah yang telah diselimuti oleh dua buah bendera Merah Putih

18 Oktober 1968 pukul 13.00 siang, sesudah sembahyang Jum’at, kedua jenazah diberangkatkan dari Aula Hankam menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir  di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Letjen Sarbini. Atas nama Pemerintah Letjen Sarbini menyerahkan kedua jasad Pahlawan ini kepada Ibu Pertiwi dan dengan diiringi doa semoga arwahnya dapat diberikan tempat yang layak sesuai dengan amal bhaktinya. Dengan didahului tembakan salvo oleh pasukan khusus dari keempat angkatan, peti jenazah diturunkan dengan perlahan-lahan ke liang lahat.

Pemerintah telah menaikkan pangkat mereka satu tingkat lebih tinggi yaitu Usman alias Janatin bin Haji Muhammad Ali menjadi Sersan Anumerta KKO dan Harun alias Tohir bin Mandar menjadi Kopral Anumerta KKO. Sebagai penghargaan Pemerintah menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Sakti dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional.

Sumber :

http://www.polarhome.com/pipermail/marinir/2005-November/000960.html
http://toparmour.blogspot.com/2011/03/usman-dan-harun-pahlawan-dwikora-yang.html
http://id.shvoong.com/law-and-politics/international-relations/2138748-sersan-usman-1943-1968-dan/

Sejarah Pendidikan TNI Angkatan Laut

KOBANGDIKAL003 Sejak awal terbentuk, pimpinan angkatan laut telah menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk mengembangkan angkatan laut. Dalam rangka mengawaki organisasi yang baru lahir tersebut tentu membutuhkan personel yang memiliki berbagai macam kemampuan. Berdirinya beberapa pendidikan dan pelatihan Angkatan Laut termasuk pelatihan-pelatihan singkat, menunjukkan perhatian para pemimpin Angkatan Laut dalam mengembangkan dan mengorganisasi Korps Militer agar sesuai dengan perkembangan jaman, meskipun pada masa itu keadaannya masih belum teratur. Antara tahun 1945 sampai 1950, Angkatan Laut mengadakan berbagai jenis pelatihan di Jawa dan Sumatera seperti : Latihan Opsir di Serang, Latihan Opsir di Kalibakung, Sekolah Pelayaran di Tanjung Balai Asahan, Sekolah Pelayaran di Pariaman, Training Station Serang Jaya di Aceh, Training Camp di Pariaman dan Training Camp Orion di Sibolga. Salah seorang pemimpin Angkatan Laut R.E. Martadinata mengemukakan tentang pentingnya pendidikan ini:

“.. Pendidikan profesional itu sangat penting, meskipun situasinya hampir tidak memungkinkan. Jika hal itu tidak menarik perhatian kami, maka ALRI hanya akan menjadi tentara darat dan hal itu akan menimbulkan kesulitan besar di laut…”.

Langkah maju dalam bidang pendidikan adalah didirikannya Jawatan Pendidikan Angkatan Laut pada bulan Maret 1946 atas perintah Markas Besar ALRI di Yogyakarta yang saat itu dipimpin oleh Laksamana III Maspardi selaku Kepala Staf Umum ALRI. Jawatan ini dianggap sebagai cikal bakal Direktorat Pendidikan Angkatan Laut (Ditdikal). Sebagai kelanjutan dari usaha tersebut,  Laksamana III Maspardi, Laksamana III Adam dan Mayor Martadinata selanjutnya berjuang dengan keras untuk mendirikan Sekolah Angkatan Laut (SAL).  Mengingat situasi saat itu masih menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia, maka dipilihlah Tegal sebagai tempat pendidikan dengan alasan karena di Tegal sudah pernah memiliki Sekolah Pelayaran dan juga karena kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya masih menjadi ajang pertempuran.

KOBANGDIKAL004Setelah dipublikasikan melalui Harian Kedaulatan Rakyat yang terbit di Yogyakarta, SAL Tegal menerima 200 orang siswa yang selanjutnya ditempatkan di kesatrian pendidikan, menempati bekas Sekolah Kepandaian Putri Tegal yang sebelumnya pernah digunakan oleh Jepang untuk menawan tentara Belanda. Setelah persiapan selesai maka tanggal 12 Mei 1946, SAL Tegal dibuka secara resmi oleh Presiden R.I. Soekarno dan disaksikan Wakil Presiden Moh. Hatta, Panglima Besar Soedirman, para Menteri, pejabat teras Mabes ALRI Yogyakarta serta anggota ALRI Pangkalan IV Tegal. Peresmian SAL Tegal ini selanjutnya dijadikan sebagai momen penting dan tonggak sejarah bagi cikal bakal perkembangan pendidikan TNI AL sehingga setiap tanggal 12 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan TNI AL. Penetapan Hari Pendidikan TNI AL tersebut dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/729/IV/1977 tanggal 21 April 1977.

SAL Tegal menyelenggarakan dua macam pendidikan yaitu untuk tingkat calon Perwira dan tingkat calon Bintara. Lama pendidikan 3 tahun dengan perincian dua tahun  untuk pelajaran teori dan satu tahun untuk pelajaran praktek. Komandan pertama SAL Tegal adalah Laksamana III Adam. SAL Tegal bertujuan mendidik atau membentuk pelaut yang mampu memimpin kapal perang dan menjalankan mesin kapal. Sesuai dengan tujuan institusional, sekolah ini dibagi atas dua bagian yaitu : pertama, siswa dididik untuk bekerja di geladak-geladak kapal dan yang kedua, siswa dididik untuk menjadi ahli mesin kapal perang. Kurikulum yang diajarkan dibuat oleh Jawatan Pendidikan Angkatan Laut, 60% mempelajari ilmu navigasi, astronomi, mesin dan undang-undang pelayaran, 10% mempelajari pengetahuan dan praktek kemiliteran seperti pengetahuan senjata dan gerakan dasar kemiliteran. Sisanya materi pelajaran lainnya berkaitan dengan pengetahuan umum seperti Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Para siswa terbagi dalam tiga kelompok, yaitu : kelompok pertama adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rakyat, kelompok kedua adalah mereka yang memiliki ijazah SMP, dan kelompok ketiga, mereka yang berasal dari Sekolah Menengah Tinggi dan Sekolah Guru A (SGA). Kelompok kedua dan ketiga mengikuti pendidikan untuk memperoleh ijazah Bintara (SAL mendidik48 siswa calon Bintara), sedangkan kelompok pertama dididik untuk menjadi Tamtama. Dengan menganalisis cara penerimaan siswa yang dilakukan SAL, dapat dikatakan bahwa jenis pendidikan ini berbeda dengan pendidikan yang diusulkan sebelumnya oleh Angkatan Laut, seperti Latihan Opsir Serang dan Sekolah Radio dan Telegrafis Lawang. Dua sekolah yang masing-masing mempersiapkan opsir dan teknisi dalam bidang telegrafi ini hanya menerima para pelaut. Dapat dikatakan SAL Tegal merupakan Sekolah Angkatan Laut pertama yang mendidik calon Bintara dan Tamtama dengan menerima siswa yang berasal dari sipil

Seperti telah dikemukakan oleh Martadinata, situasi memang belum memungkinkan sehingga keadaan kesatrian maupun akomodasinya pada saat itu masih sangat sederhana, para siswa tidur beralas tikar di lantai dan makan nasi bungkus. Peralatan untuk latihan juga sangat minim akibatnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari.  Sesungguhnya sekolah ini ingin mendidik siswa untuk menjadi pelaut yang dapat menangani kapal perang tetapi kenyataannya mereka belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di kapal perang, untuk latihan mereka menggunakan kapal nelayan penangkap ikan. Memang jauh dari harapan namun setidaknya mereka mengetahui bagaimana keadaan laut, mendayung dengan baik, bagaimana mereka berlayar dan yang terpenting para siswa mengenal lebih dekat dengan kehidupan laut.

Kegiatan SAL Tegal sempat terhenti ‘ketika Belanda melancarkan agresi pada bulan Juni 1946. Para siswa tidak dapat belajar sepenuhnya karena harus ikut bertempur dan berjuang bersama rakyat melawan Belanda. Gedung sekolah terpaksa dibumihanguskan karena terus diintai pesawat udara lawan. Setelah perjanjian Renville ditandatangani, SAL Tegal kembali dilanjutkan namun dipindah lokasinya ke Juwana (dekat Tegal). Setelah menjalani pendidikan selama kurang lebih 3 tahun, akhirnya pada tahun 1949 diadakan ujian akhir dan sebanyak 40 orang berhasil lulus sebagai Sersan Mayor Calon Perwira dan 80 orang lulus sebagai Kopral Calon Bintara. Salah seorang alumni yang berhasil menjadi Perwira tinggi adalah Letnan Jenderal Marinir Ali Sadikin mantan Gubernur DKI Jakarta

Pada tahun 1950 Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan menyerahkan seluruh pangkalan Angkatan Laut serta kapal perangnya kepada ALRI. Seiring dengan berjalannya waktu, maka kekuatan personel ALRI juga semakin bertambah. Setelah perang kemerdekaan selesai pada tahun 1950 maka seluruh komponen bangsa mengadakan pembenahan termasuk ALRI yang sudah mempunyai anggota sekitar 5.000 orang. Mengingat sibuknya pembenahan organisasi dan terbatasnya sumberdaya pelautmaka Mabes ALRI memprioritaskan masalah pendidikan dengan membuka kembali pendidikan Angkatan Laut yang mengutamakan para anggotanya. Kasal memutuskan untuk mendirikan pendidikan Angkatan Laut dengan mengambil tempat di Pasiran yang letaknya dekat dengan pemusatan armada di Surabaya dan fasilitasnya memadai.

Kesatrian Pendidikan Angkatan Laut Pasiran diresmikan pembukaannya oleh Presiden R.I. pada bulan Maret 1950 dan yang menjadi komandan pertama adalah Mayor Pelaut E.H. Thomas. Tujuan penyelenggaraan ini adalah untuk mendidik siswa baru dan melaksanakan upgrading Perwira, Bintara dan Tamtama hasil didikan Belanda dan Jepang. Pendidikan yang ada meliputi semua tingkat yang masing-masing terbagi atas tiga Korps yaitu; Pelaut, Mesin dan Administrasi. KPAL Pasiran hanya berlangsung sampai dengan bulan September 1950 karena selanjutnya dipindah ke Morokrembangan setelah Dinas Penerbangan Belanda menyerahkan seluruh aset Pangkalan Udara Angkatan Laut Belanda yang ada di Morokrembangan kepada ALRI. Pada tanggal 10 Oktober 1951 diresmikan Pendidikan Angkatan Laut setara Akademi dengan nama Institut Angkatan Laut (IAL) yang selanjutnya berdiri sendiri dan berkembang menjadi Akademi Angkatan Laut (AAL).

Kesatrian Pendidikan Angkatan Laut Morokrembangan (KPALM) yang diresmikan pada tanggal 11 Juli 1952 pada awalnya menyelenggarakan pendidikan baik bagi calon Perwira, Bintara maupun Tamtama. Namun kemudian dipisah menjadi dua yaitu Pendidikan Calon Perwira dilaksanakan oleh Institut Angkatan Laut (IAL) sedangkan pendidikan bagi calon Bintara danTamtama tetap dilaksanakan di KPALM. Pada tahun pertama jabatan IAL dan KPALM masih dirangkap oleh seorang komandan. IAL selanjutnya menjadi penyelenggara pendidikan setaraf akademiyang selanjutnya berkembang menjadi AAL Pendidikan yang disediakan untuk anggota yang sudah aktif meliputi:

  1. Kursus Ulangan dan Tambahan untuk Perwira (KUTP).
  2. Kursus Ulangan dan Tambahan untuk Bintara (KUTB).
  3. Sekolah Kader Kopral (SKK).
  4. Pelajar Sersan (PS).
  5. Sekolah Lanjutan atau Vak Opleiding (VO).

Pendidikan yang siswanya direkrut dari masyarakat.

  1. Latihan Kemiliteran Pertama (LKP).’
  2. Pendidikan Vak Pertama (PVP).
  3. Pendidikan Vak Lanjutan (PVL).
  4. Latihan Kader (LK).
    1. Pendidikan Vak Lanjutan II (PVL-II).
    2. Pendidikan Perwira Tenaga Ahli (PTPAL.

Berdasarkan telegram Kasal TW. 180221 Z/Pebruari 1963, KPALM disempurnakan menjadi Pusat Pendidikan Angkatan Laut (PUSDIKAL) namun penyempurnaan ini belum mencakup beberapa pendidikan kejuruan yang diselenggarakan di luar PUSDIKAL yang masih dikendalikan oleh Markas Besar Angkatan Laut. Untuk lebih memadukan program pengajaran maka berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor 1301.13 tanggal 2 Pebruari 1963. Komandan Pusdikal ditunjuk sebagai Koordinator Lembaga Pendidikan Angkatan Laut (KORDIKAL) Wilayah Timur. Penyempurnaan terus dilakukan, berdasarkan Surat Keputusan M/PANGAL Nomor 5401.11 tanggal 7 Maret 1968, Pusdikal dirubah menjadi Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (KODIKLATAL). Pendidikan yang diselenggarakan juga mengalami peningkatan, yaitu:

. PUSDIKDASMIL meliputi:

  1. Pusat Pendidikan Khusus Perwira Angkatan Laut.
  2. Pusat Pendidikan Khusus Tamtama dan Bintara Angkatan Laut.
  3. Pusat Pendidikan Khusus Korps Wanita Angkatan Laut.
  4. Sekolah Teritorial Maritim Angkatan Laut.
  5. Sekolah Elektronika Angkatan Laut

Pusat Pendidikan Kejuruan (PUSDIKJUR) meliputi:

  1. Sekolah Artileri Angkatan Laut (SARTAL).
  2. Sekolah Navigasi dan Informasi Tempur Angkatan Laut (SNITAL).
  3. Sekolah Torpedo dan Anti Kapal Selam Angkatan Laut (STAKSAL).
  4. Sekolah Teknik Menengah Khusus Angkatan Laut (STMC-AL).

Pusat Latihan Tempur (PUSLATPUR) meliputi:

  1. Latihan Tempur Ranjau.
  2. Latihan Tempur Atas Air.

Selanjutnya keputusan demi untuk memenuhi tuntutan perkembangan ALRI, berdasarkan SK KASAL Nomor 5401.51 tanggal 25 Oktober 1970 diresmikanlah KOBANGDIKAL sebagai penyempurnaan dari KODIKLATAL. Dalam wadah baru ini bermacam-macam sekolah yang ada dikelompokkan ke dalam 9 pusat pendidikan yaitu:

  1. Pusat Pendidikan Korps Pelaut.
  2. Pusat Pendidikan Korps Teknik.
  3. Pusat Pendidikan Korps Elektronika
  4. Pusat Pendidikan Korps Komando
  5. Pusat Pendidikan Korps Adminitrasi
  6. Pusat Pendidikan Korps Kesehatan.
  7. Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Laut
  8. Pusat Pendidikan Korps Spesifik.
  9.  Pusat Pendidikan Korps Lanjutan dan Ilmiah

Akhirnya dengan disempurnakannya Organisasi TNI AL sesuai Keputusan Menhankam Pangab Nomor Kep/11/1 V/1976 tanggal 5 April 1976 sebagai tindak lanjutnya KOBANGDIKAL turut disempurnakan menjadi Komando Pendidikan Angkatan Laut (KODIKAL) berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor 1713/VI11/1976 tanggal 17 Agustus 1976. Dalam organisasi baru ini jumlah Pusdik ditambah satu yaitu PUSDIKLAPA 2 yang sebelumnya bernaung dibawah PUSDIKLA. Ketika TNI AL akan membeli kapal korvet pada tahun 1976 maka Kodikal menyelenggarakan pendidikan korvet untuk menyiapkan instruktur calon awak kapal, personel pemeliharaan dan perbaikan dan penyiapan awak kapal sebelum mereka dikirim untuk mengambil kapal yang sudah dibeli. Demikian juga ketika akhir 1977 diselenggarakan pendidikan untuk persiapan peneriman kapal jenis Patrol Ship.

Pada peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut Ke-61 tanggal 12 Mei 2007, organisasi Kodikal berubah menjadi Kobangdikal berdasarkan Peraturan Kasal Nomor Perkasal/5/V/2007 tanggal 9 Mei 2007. Bersamaan dengan peresmian struktur organisasi Kobangdikal tersebut ditetapkan pula peresmian pembentukan Komando Pendidikan (Kodik) yang masing-masing membawahi beberapa Pusat Pendidikan (Pusdik), sesuai dengan kejuruan ataupun kecabangan masing-masing. Kobangdikal saat ini telah mem iliki berbagai sarana dan prasarana yang lengkap guna mendukung kegiatan pendidikan, sehingga mampu secara optimal mencetak prajurit matra laut yang memiliki karakter sebagai prajurit bahari, yaitu prajurit yang bermoral, profesional dan berani serta siap mengawaki Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) berupa KRI, Pesawat Udara, Marinir dan Pangkalan Angkatan Laut.Killer (PSK) dan Kapal Selam yang baru.


Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Peran Strategis Kobangdikal Dalam Membangun Kekuatan MaRITIM Nasion: 65 Tahun Refleksi Perjalanan Sejarah Kobangdikal. Surabaya: Kobangdikal, 2011. Hlm.  16-13

Sejarah Kobangdikal

KOBANGDIKAL001Enam puluh lima tahun sudah Kobangdikal mengabdi kepada bangsa dan negara. Wujud pengabdian Kobangdikal telah tertulis dalam lembaran perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak didirikan pada tahun 1946 hingga sekarang. Pengabdian ini dilakukan secara sinergi antar seluruh komponen baik dari internal maupun eksternal. Memasuki 65 tahun pengabdian dalam mencetak dan membentuk serta mengembangkan prajurit matra laut yang bermoral, profesional dan berani tentu Kobangdikal tidak pernah surut dengan dinamika lingkungan eksternal maupun internal. Berbagai pembenahan dilakukan baik infrastruktur maupun suprastruktur untuk menghadapi sekaligus menjawab tantangan tugas sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi dan lingkungan strategis.

Sebagai lembaga yang dituntut harus kenyal dan responsif terhadap perkembangan teknologi keangkatanlautan, maka Kobangdikal kini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa peralatan latihan yang modern dan canggih, seperti: Ship Control Console (SCC), Command Team Trainer (CTT), Tactical Floor Game (TFG), Computer Based Training (CBT), Pusat Penyelamatan Kapal, Nuklir, Biologi dan Kimia (Puspeknubika), Laboratorium Micro Teaching, dan lainnya. Untuk menunjang latihan praktek (Lattek) siswa di lapangan, Kobangdikal membangun kerjasama internal antar Kotama TNI AL seperti Lattek kehidupan kapal di KRI sesuai kejuruan masing-masing, Lattek pergudangan di Depo Pusat Perbekalan Wilayah Timur (Dopusbektim), Lattek pemeliharaan dan perbaikan kapal di Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Mabesal, Lattek persenjataan di Artileri Persenjataan TNI AL (Arsenal) Mabesal, Lattek kimia di Labinkimat, dan sebagainya. Saat ini Kobangdikal dengan 6 Satuan Pelaksana menyelenggarakan sekitar 258 program pendidikan dengan siswa sekitar 4.500 yang berasal dari berbagai tingkatan. Tenaga pendidik berjumlah 1.433 orang, 1.076 orang merupakan anggota organik dan 357 orang berasal dari luar Kobangdikal. Untuk membimbing siswa selama mengikuti pendidikan maka terdapat 885 Pembimbing Siswa.

Sejarah Kobangdikal di awali  dengan berdirinya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) pada tanggal 10 September 1945 yang menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kehadiran BKR Laut ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh bahariwan yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine selama masa penjajahan Belanda dan Kaigun pada jaman pendudukan Jepang. Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah masih adanya potensi yang memungkinkannya menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti kapal-kapal dan pangkalan, meskipun pada saat itu Angkatan Bersenjata Indonesia belum terbentuk.

KOBANGDIKAL002Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal-kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diberdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Di samping itu mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.

Dalam masa sulit selama perang kemerdekaan, ALRI berhasil membentuk Corps Armada (CA), Corps Marinier (CM), dan lembaga pendidikan di berbagai tempat. Pembentukan unsur-unsur tersebut menandai terbentuknya organisasi Angkatan Laut yang modern. Penyiapan prajurit yang profesional pun mendapatkan perhatian yang besar dengan pendirian lembaga pendidikan untuk mendidik calon-calon prajurit strata Perwira, Bintara dan Tamtama dan serta pengiriman prajurit ALRI untuk mengikuti pendidikan luar negeri.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Peran Strategis Kobangdikal Dalam Membangun Kekuatan Maritim Nasional: 65 Tahun Refleksi Perjalanan Sejarah Kobangdikal: Surabaya, Kobangdikal, 2011. Hlm. 4-6

Surabayaku Tinggal Cerita

Gedung pertokoan Wijaya (istilah PLAZA belum populer), disini terdapat gedung bioskop, pusat pertokoan serta pusat olah raga, salah satu dari gedung Bowling yang ada di Surabaya saat itu.

WIJAYA001

Taman Hiburan Rakyat yang dikelola oleh Pemda Kotamadya Surabaya, dahulu sebagai tempat rekreasi yang murah bagi warga kota Surabaya.

THR Surabaya

Prasarana hiburan berupa gedung-gedung bioskop, mulai dari kelas yang memiliki fasili­tas tempat serta pelayanan yang memadai sebagai kota besar serta ba­gi golongan masyarakat berkemampuan cu­kup, serta bioskop-bioskop bagi masyarakat kecil yang terbesar di pinggiran kota. Jumlah prasarana ini sampai medio 1979 tercatat 36 gedung bioskop permanen dan 15 gedung bioskop rakyat.

Sebuah di antaranya adalah President Theatre di Jl. Embong Malang, termasuk bioskop kelas AA di Surabaya berka­pasitas 986 kursi, terdiri dari : 762 kursi kelas I, 224 kursi kelas II. Dalam menyuguhkan film bagi masya­rakat, President Theatre rata-rata memutar 6 — 7 film setiap bulan, dan 2 di antaranya adalah film nasional.

SURABAYA THEATER001

Pada peri­ngatan Hari Jadi ke-686 kota Surabaya, di ko­ta ini bertambah sebuah fasilitas rekreasi baru merupakan yang kedua di Indonesia (setelah Ibu­kota), yaituDrive In Theatre. Letaknya di kawasan Dukuh Kupang, Jl. Mayjen. Sungkono pada areal tanah seluas lk. 2 ha, dengan luas bangunan 1500 M2. Daya tampungnya : lk. 320 mobil, lk. 320 penonton lain yang datang ti­dak bermobil atau yang lebih suka nonton di luar mobilnya.

Satu di antara 6 pemandian di Surabaya ( di luar hotel ) yalah Pemandian Taman Tirta di Jl. Mayjen. Sungkono (daerah Dukuh Ku­pang). Sesuai dengan namanya, Pemandian Taman Tirta yang menem­pati areal seluas 1,5 ha. menyediakan taman rekreasi, di samping ge­dung pertemuan yang dapat digunakan untuk resepsi, dll. Kolam re­nangnya sendiri berukuran 50 x 2 M dan 5 x 25 M (untuk anak-anak), menggunakan sistem filter filopur dengan pengobatan air gas chlorin. Terbuka untuk umum antara jam 06.00 hingga 23.00, Peman­dian Taman Tirta menyediakan pelataran parkir yang memuat lk. 50 mobil dan lk. 500 sepeda motor.TAMAN TIRTA001

Dalam periode PELITA I dibangun terminal angkut­an umum Jayengrono (Jembatan Merah) dengan beaya Rp. 7.692.000,—
TERMINAL JAYENG RONO

Pasar Turi Baru yang dibangun pada tahun 1970, mengalami musibah kebakaran pada tahun 1978, dan kini sedang direncanakan pembangunannya kembali.

PASAR TURI

=S1Wh0T0=

H. Roeslan Abdulgani, Surabaya

RUSLAN ABDUL GANI24 November 1914, H. Roeslan Abdulgani Lahir  Surabaya, selanjutnya lebih akrab dipanggil Cak Roes oleh arek-arek Suroboyo. Anak keempat dari lima bersaudara. Ayahnya, Dulgani atau Haji Abdulgani tokoh Sarekat Dagang Islam, adalah satu dari tiga orang kaya di Surabaya memiliki tujuh mobil Fiat. meninggal ketika Roeslan duduk dibangku sekolah lanjutan pertama. dan Ibunya, Siti Moerad, wafat tahun 1964 pada usia 90-an.

Tahun 1920-1928, Cak Roes Sekolah di Hollandsch Inlandsche School (HIS), Surabaya.

Tahun 1926, Cak Roes sebagai Anggota National Indonesische Padvinderij.

Tahun 1928-1932, Cak Roes Sekolah pada Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Surabaya.

Tahun 1932-1934, Cak Roes melanjutkan pada Hoger Beroeps Onderwijs (HBS-B) (setingkat sekolah lanjutan sekarang) dan Openbare Europeesches Kweekschool (OEK) (sekolah guru untuk orang Eropa) di Surabaya, namun ydak berijazah, Dikeluarkan dari sekolah karena aktivitasnya di Gerakan Pemuda/Kemerdekaan.

Tahun 1934, Cak Roes menjadi Ketua Indonesia Moeda.

Tahun 1935, Cak Roes sebagai Guru di Sekolah Menengah Islamiyah/Perguruan Rakyat/Kursus malam Taman Siswa, Surabaya.

Tahun 1936-1937, Cak Roes menjadi Ketua Pedoman Besar Indonesia Moeda Surabaya.

Tahun 1938,  Cak Roes menjalini Kursus Tata Buku A dan B.

Tahun 1940, Cak Roes menjalini Kursus Notariat I dan II.

– Karyawan Dinas Perindustrian dan Koperasi Rakyat, Surabaya.

Tahun 1942-1943, Poetera bagian Ekonomi, Surabaya.

Tahun 1945-1946, Redaksi Majalah Bakti.

10 November 1945, ketika pasukan sekutu mendarat di Surabaya, ia terlibat beberapa pertempuran. Selanjutnya ke Malang. Disana ia bekerja di Kementerian Penerangan, ia pun diangkat menjadi Seketaris Jenderal Kementerian Penerangan, yang waktu itu berkedudukan di Yogyakarta.

Tahun 1946-1947, Kepala Dinas Penerangan Rakyat Jawa Timur.

Tahun 1947-1954, Sekjen Deppen

19 Desember 1945, Pada saat Agresi Militer ke-2, di Yogya ia tertembak belanda pada tangan kanan dan beberapa jari tangannya terpaksa dipotong.

Tahun 1954-1956, setelah penyerahan kedaulatan, menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri.

Tahun 1955, Cak Roes menjadi Sekretaris Jenderal Konferensi Asia-Afrika di Bandung.

Tahun 1956-1957, Menteri Luar Negeri, enam bulan menjalani pensiun, mantan Menlu RI Cak Roes diundang memberikan kuliah di Universitas Monash, Australia. Selama tiga bulan. Kemudian ke Negeri Belanda, atas undangan Pangeran Bernhard, enam bulan mengadakan riset tentang arsip dan dokumentasi. Oleh markas Unesco di Paris, ia kemudian diminta menjadi konsultan di bidang komunikasi massa dan kebudayaan. Bekas Dubes RI di PBB ini menerima gelar doctor honoris causa dari Unpad, Unair, dan IAIN Sunan Kalijaga.

Tahun 1957-1959, Wakil Ketua Dewan Nasional, Jakarta.

Tahun 1959-1962) Wakil Ketua DPA.

Tahun 1960-an, diangkat sebagai jenderal berbintang empat, suatu “kepangkatan politis.

Tahun 1962-1966, Menteri Koordinator, merangkap Menteri Penerangan pada Kabinet Ali Sastromidjojo II.

Tahun 1964, Wakil Ketua IV DPP PNI.

Tahun 1964, membuahkan karya “Heroes Day and the Indonesian Revolution”, Prapanca.

Tahun 1965-1966, Anggota Presidium Kabinet.

Tahun 1966-1967, menjabat Wakil Perdana Menteri.

Tahun 1967-1971, Setelah tampuk kepresidenan berganti dari Soekarno ke Soeharto, Roeslan dipercaya menjadi Duta Besar RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York.

Tahun 1968, Hunter College, New York, AS.

Tahun 1969, Barnard College, New York, AS.

Tahun 1973, membuahkan karya “Nationalism, Revolution and Guided Democracy in Indonesia, Monash University”.

Tahun 1978- ….., Ketua Tim Penasihat Presiden mengenai Pancasila, Pelaksanaan P4.

Tahun 1979, membuahkan karya “Indocina dalam Kawasan Asia Tenggara Dewasa Ini”, Idayu.

Tahun 1981, membuahkan karya “The Bandung Connection”, Gunung Agung.

Rabu, 29 Juni 2005, pukul 10.20 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta. Cak Roes dipanggil keharibaan-Nya, jenazah disemayamkan di kediaman Jalan Diponegoro sebelum dimakamkan pada Kamis, (30/6) di TMP Kalibata.

=S1Wh0T0= dari berbagai sumber

Mbah Surip, Kota Mojokerto

mbahsurip6 Mei 1957, Urip Achmad Rijanto lahir di Mojokerto, Jawa Timur.  Selanjutnya lebih populer dengan panggilan Mbah Surip. anak keempat dari tujuh bersaudara dari Sukotjo (alm.) dan Rasminah (alm.) tinggal di Jalan Magersari Gang Buntu, kelurahan Magersari, Mojokerto, Jawa Timur. beserta keluarga besarnya.

Tahun 1970, Urip menyelesaikan sekolahnya di SD Negeri Purwotengah II , kehidupan masa kecilnya tergolong sulit dia harus bekerja membantu orang tuanya yang berjualan kikil sejak kecil. Dia sempat bekerja sebagai pedagang asongan.

Tahun 1974, Urip lulus Sekolah Teknik Pasna Wiyata.

Tahun 1977, Urip kemudian lulus STM Brawijaya.

Tahun 1979, Urip kuliah di Fakultas Teknik Mesin Universitas Sunan Giri Cabang Mojokerto (sekarang lokasi SMK Raden Patah).

Urip menikah dengan Minuk Sulistyowati Setelah lulus kuliah, dan dikaruniai empat anak, antara lain Tita, Farid (yang kemudian menjadi manajer Urip di Jakarta), Krisna, dan Ivo Winda. juga sebagai kakek dengan empat cucu. Meski sudah memiliki empat anak, saat itu Urip masih belum memiliki pekerjaan tetap. Urip sempat bekerja sebagai tukang sobek karcis di bioskop Indra di daerah alun-alun kota Mojokerto.

Mbah Surip pernah mendapatkan penghargaan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) untuk kategori menyanyi terlama. Ia pernah ikut membintangi beberapa film dan beberapa kali tampil di televisi.

Sebelum menjadi seniman, Mbah Surip mengaku pernah menjalani berbagai macam profesi. pernah bekerja di pengeboran minyak serta tambang berlian. Juga mengklaim memiliki gelar Doktorandus, Insinyur, dan MBA, serta pernah mengadu nasib di luar negeri seperti Kanada, Texas, Yordania, dan California, menciptakan lagu Tak Gendong saat berada di Amerika Serikat.

Tahun 80-an, Urip merantau ke Jakarta. Diduga karena merantau terlalu lama, istrinya yang berada di Mojokerto akhirnya memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian tersebut, Urip tetap menduda, tidak menikah lagi hingga ia menghembuskan napasnya yang terakhir.

Tahun 1997, mengeluarkan album Ijo Royo-Royo.

Tahun 1998, menyusul album Indonesia I dan Reformasi.,

Tahun 2003, album lagu Tak Gendong,  melejitkan Urip  dengan  gaya dan tertawanya yang unik. Lagu ini diciptakan pada tahun 1983, sewaktu di negara Paman Sam.

Tahun 2004, Barang Baru

Tahun 2009, Tak Gendong Bangun Tidur – Kompilasi

Tahun 2009, album singgel Dielus-elus

Selasa 4 Agustus 2009 pukul 10.30 WIB pagi, Mbah Surip tutup usia pada umur 52 tahun. Jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga W.S. Rendra, di Depok, Jawa Barat yang lokasinya berdekatan dengan lokasi Bengkel Teater Rendra di Kampung Rawa RT 002/05 Cipayung Jaya, Cipayung, Depok, Jawa Barat.

=S1Wh0T0=

Herman Cornelis Hartevelt, GubernurJawa Timur (9 Juli 1941-1942)

Mr. H.C. HARTEVELTHerman Cornelis Hartevelt, lahir di Leiden pada tahun 1890. Ia menyelesaikan pendidikannya di Eindexamen Gymnasium, Eindexamen Nederlandsch-Indie Administratie Dienst, Doctoraal Examen Nederlandsch Indie Recht dan Klein Notariaat.

Kariernya dalam pemerintahan diawali sebagai Adspirant Controleur di Keresidenan Kedu, melalui besluit penunjukkan tanggal 27 Agustus 1917, No. 69. Pada saat itu ia mendapat gaji f300,- per bulan dalam usianya yang masih 27 tahun. Kariernya terus meningkat ketika ia diangkat lagi sebagai Asisten Resident voor de Politie di Residensi Malang pada tanggal 27 Juni 1928 No. 10 dengan f775,- per bulan.

Hartevelt pernah diangkat sebagai Residen Pekalongan, sebelum diangkat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dedikasinya yang tinggi dalam pemerintahan membuatnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur melalui Besluit Gubernur Jenderal tanggal 9 Juli 1941.

Sebagai seorang intelektual yang juga notaris, Hartevelt menguasai 3 bahasa asing, yaitu: Inggris, Perancis dan Jerman. Kepandaiannya bergaul dengan pribumi dimanfaatkan untuk belajar bahasa daerah di mana dia bertugas. Meskipun tidak terlalu pandai, ia cukup mampu berkomunikasi dalam bahasa Melayu, Jawa dan Sunda.

Berdasarkan catatan conduite staat yang dikeluarkan oleh Departemen van Binnenlandsch Bestuur diketahui bahwa ia seorang yang penuh ide cemerlang. Ia cakap dan tanpa ragu memimpin daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia pernah menjadi anggota Raad van Regentschappen dan College van Gemiteerden. Dia mampu bekerja sama dengan anggota-anggota lain dalam menjalankan pemerintahan daerah. Tidak aneh jika pemerintah memberikan jabatan yang lebih tinggi atas prestasi yang diraih, yaitu Gubernur Jawa Timur.

Selama masa pemerintahannya, tidak banyak kebijakan yang diambil. Itu bisa dipahami, karena ia tidak lama menjabat sebagai Gubernur di Jawa Timur. Mula-mula ia mengusulkan Mr. Ali Sastroamidjojo untuk mengisi lowongan anggota komisi Verzoekschriften dalam Provinciaal Blad dan Jawa Timur. Usul ini disampaikan pada Provinciaal Raad melalui College van Gedeputeerden.

Pada saat yang sama Gubernur Hartevelt juga menyampaikan usulan peraturan tunjangan perjalanan bagi para pejabat di Propinsi Jawa Timur. Pada Provinciaal setempat. Di dalamnya berisi apa macam perjalanan yang diberi tunjangan, besarnya tunjangan, siapa saja yang berhak menerima, berapa lama, dan lain-lain. Usulan peraturan-peraturan tunjangan perjalanan diterima dewan dan diputuskan pada tanggal 5 Agustus 1941 N. P 1/9/15.

Dalam rangka pemilihan anggota Dewan Kabupaten Banyuwangi (Regentschaap Raad), Gubernur Hartevelt mengusulkan pada Dewan Propinsi Jawa Timur, untuk menunjuk sejumlah pribumi (bukan orang-orang Belanda) sebagai anggota dewan Kabupaten Banyuwangi serta menunjuk daerah-daerah pemilihnya. Ada 7 anggota pribumi-non Belanda yang dipilih. 7 orang dari distrik Banyuwangi, 2 orang dari distrik Genteng, 2 orang dari distrik Rogodjampi, dan 1 orang dari distrik Blambangan.

Masalah pengairan rupanya menjadi dilema kota dari masa ke masa. Mengingat kesulitan air minum yang dialami warga Surabaya dan sekitarnya. Gubernur Hartevelt berinisiatif mengajukan pinjaman uang untuk mendanai pengadaan pipa air minum baru bagi kotapraja Surabaya. Ternyata masalah air minum ini sudah ada sebelumnya. Ini terbukti dengan adanya surat dari Fuchter, Burgermeester pada Dewan Propinsi Surabaya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Hartevelt.

Usul pinjaman uang untuk pembangunan pipa air minum baru ini melibatkan banyak pihak, seperti: Burgermeester Surabaya, Residen dan Ketua Komisi Irigasi Pasuruan di Malang, bagian anggaran (Begrooting en Comptabiliteit), Kepala Provinciale Waterstaat van Oost-Java, Kepala Proncialen Dienst der Vollsgezonheid, Provincialen Kas Houder, dan Bagian Algemeene Zaken. Usulan ini pun akhirnya disetujui oleh Dewan Propinsi yang dituang dalam keputusan tanggal 5 Agustus 1941.

Khusus mengenai anggota Dewan Propinsi Jawa Timur, Gubernur Hartevelt berkirim surat pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Direktur Binnenland Bestuur, mengenai alasan penunjukan RAA. Moh. Notohadisoeijo. Melalui surat rahasianya, ia menyebutkan bahwa ada 2 calon anggota Dewan Propinsi. Calon pertama adalah M. Soedarman, Patih Panaroekan dan calon kedua adalah Mr. R. Soejotjokro, ketua Landraad Situbondo (Panaroekan). Keduanya tidak disetujui oleh sejumlah partai politik.

Sementara RAA. Moh. Notohadisoerjo, dia adalah mantan Bupati Banyuwangi yang tinggal di Kalibaru, tidak didukung oleh partai politik. Akhirnya Raad van Nederland Indie dalam rapat tertutupnya memberikan saran pada Dewan Propinsi. Melalui surat Sekretaris Pemerintah pada Direktur Binnenland Bestuur, ditunjuklah Mas Soedarman sebagai anggota Dewan Propinsi Jawa Timur dan disetujui oleh berbagai pihak.

Tidak banyak berita yang bisa diambil pada masa pemerintahan HC Hartevelt. Ini karena tidak lama ketika pemerintahannya berlangsung, Jepang menduduki wilayah Jawa. Sejak itu pula tidak ada sumber tertulis dan arsip yang menyebut keberadaan Gubernur HC. Hartevelt. Ini bisa dimaklumi, karena Jepang memang memporakporandakan pemerintah Belanda, bahkan semua yang berbau Belanda.

Sebagai gambaran akhir pemerintahan Gubernur Hartevelt dan awal pendudukan Jepang di Jawa Timur, disebutkan catatan harian seorang pedagang Belanda. Dia mencatat keadaan perekonomian di Surabaya dan sekitarnya pada sekitar Maret 1942. Angkutan kereta api masih tetap berjalan dari Malang menuju Gempol. Kereta api dari Porong menuju Wonokromo dan kembali lagi. Tetapi pada esok harinya, semua penumpang dan barang bawaannya terpaksa harus berhenti di tengah jalan. Untuk melanjutkan perjalanan, mereka harus jalan kaki atau naik dokar. Untuk satu kali perjalanan, seorang kusir meminta imbalan uang 1 gulden.

Situasi amat mencekam dan tegang. Banyak kanor dan toko orang Belanda tutup. Demikian pula Pecinan terasa lengang. Banyak toko dan keluarga yang kekurangan barang kebutuhan karena lalu lintas terhambat. Digambarkan tentara Jepang berhasil menduduki Gedung Lindeteves, Handels Vereeniging, kantor Eerdmann dan Sielcken, kantor van de Internatio dan Borsumij. Pasar tidak berani lagi melakukan aktivitasnya, dan harga-harga melambung tinggi.

Keadaan makin tidak menentu dari hari ke hari, selama beberapa tahun. Orang-orang Belanda banyak yang ditawan oleh tentara Jepang. Tidak ada berita dan sumber tertulis yang menyebut Gubernur terakhir Jawa Timur ini. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan beberapa tokoh bangsa Indonesia lain mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Dan ini menandai lahirnya negara baru Republik Indonesia.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Profil gubernur Jawa Timur Masa Hindia Belanda Tahun 1928-194. Surabaya: Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, 2003. hlm, 13-15

Charles Olke van der Plas (Ch. O. van der Plas), Gubernur Jawa Timur (18 Mei 1936 – 30 Juni 1941)

CHARLES OLKE VAN DER PLASCharles Olke Van Der Plas (Ch. O. van der Pias) terlahir sebagai putra Charles Olke Van der Plas Senior dan C.C.E. Clifford Kocq van Breugel pada tanggal 15 Mei 1891 di Buitenzorg. Sepanjang hidupnya telah diabdikan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Ia seorang figur pekerja keras, penuh ide dan aktif memper­juangkan hak-hak orang kecil.

Kariernya dalam pemerintahan diawali setelah ia menamatkan Nederlandsch Indisch Bestuurdienst di Rijksuniversiteit, Leiden. Ia menempuh pendidikan dari tahun 1912 hingga 1919. Setamatnya dari Perguruan tinggi, ia mendapat tugas yang berbeda-beda sebagai ambtenaar di Binnenlandsch Bestuur. Kariernya terus menanjak seiring pertambahan usia, hingga ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur pada tanggal 18 Mei 1936 menggantikan JHB Kuneman.

Selepas dari Dinas Binnenlandsch Bestuur, Pemerintah Hindia Belanda masih mempercayakan beberapa tugasnya pada beliau. Ini dapat diketahui dari beberapa arsip yang ditinggalkan serta peranannya dalam menjembatani perundingan antara pemerintahan Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan oleh Ir Sukarno. Selama masa pemerintahannya, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah telah dikeluarkan. Tetapi ia tidak sendiri dalam menentukan kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang diambil, harus ada persetujuan Dewan Propinsi Jawa Timur (Provinciaal Raad van Oost-Java). Dalam menjalankan kebijakan, Gubernur dibantu oleh College van Gedeputeerden. Mereka adalah anggota-anggota dewan yang terdiri dari para residen, bupati, pegawai pemerintah atau orang tertentu yang dipilih atas persetujuan Raad van Indie dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Mereka juga terdiri para pejabat Belanda, pejabat pribumi, serta orang asing non-pribumi, seperti: Arab, Cina.

Mengawali tugasnya sebagai gubernur Jawa Timur, ia mengajukan permohonan restitusi pajak pada Gubernur  Jenderal. Permohonan ini terpaksa dilakukan mengingat dia harus membayar pajak pendapatan sejumlah f 5.760. Pembayaran tersebut untuk pajak pendapatan atas NV. Uitgevers Mij Brill, di mana ia pernah sebagai pemegang saham untuk tahun 1934. Ini terjadi ketika ia masih menjabat sebagai Residen Cirebon. Permohonan van der Plas pada Gubernur Jenderal ini diperkuat dengan keterangan Kepala Inspeksi Keuangan, Bandung pada kepala Inspeksi Keuangan Batavia mengenai jumlah pendapatan yang diterima setelah dikurangi pajak-pajak yang lain.

Keberatan van der Plas ini diajukan mengingat ia tidak lagi mempunyai saham pada NV Uitgevers Mij. Brill. Sementara sebagai Gubernur, pendapatannya dirasa hanya cukup untuk hidup bersama istri dan 3 anaknya. Dari pemeriksaan Departemen Keuangan Batavia dan Inspeksi Keuangan di Bandung diketahui bahwa ia sudah melepaskan kepemilikan atas saham di NV tersebut. Akhirnya diputuskan oleh Gubernur Jenderal bahwa pajak pendapatan yang harus dibayar van der Plas sejumlah f 5.760,-

Beratnya beban yang dipikul sebagai seorang Gubernur Jawa Timur, mengakibatkan kelelahan fisiknya. Ia sempat jatuh sakit. Itu sebabnya ia mengajukan permohonan cuti karena sakit. Permohonan cuti itu diajukan pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, disertai surat Keterangan sakit dari DR. ERA. Luijke Roskott. Dalam surat keterangan tersebut ditunjukkan sakit yang diderita tuan Gubernur Van der Plas serta kondisi kesehatannya yang makin melemah akibat komplikasi penyakit tropis, seperti disentri, maag, dan lain-lain. Berat badannya berkurang hingga 6,5 kg selama 14 hari sakit hingga badannya sekarang tinggal 52,5 kg.

Akibat sakitnya, ia tidak bisa menjalankan tugas sebagai mana mestinya. Dr. Roskott menyarankan untuk meminta ijin cuti selama 6 minggu sejak tanggal 7 April 1937. Dr. Roskott berharap agar pasien dapat beristirahat dan memulihkan kesehatan. Gubernur Plas merasa ijin cuti itu teramat singkat baginya, sehingga ia meminta pada Gubernur Jenderal agar memperpanjang cutinya sampai 6 bulan.

Keadaan sakit Gubernur van der Plas ini dibenarkan oleh Sonnevelt, melalui surat rahasianya pada sekretaris Gubernur Jenderal, JM Kiveron. Bahwa van der Plas menderita demam dan selama itu hanya diperbolehkan duduk-duduk di serambi dan tinggal tidak jauh dari kamar tidurnya. Melihat kondisinya yang belum pulih benar, Dr. Roskott memperpanjang ijin cutinya hingga tanggal 6 Juli 1937. Ini dilakukan demi kesembuhan Gubernur van der Plas.

Van der Plas kembali bekerja sebagai Gubernur Jawa Timur, menjelang akhir masa jabatannya, ia mengadakan konferensi Bupati se Jawa Timur yang diadakan di ruang Dewan Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Konferensi diadakan pada hari selasa, tanggal 24 Juni 1941. Konferensi ini juga dihadiri oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Sekretaris Umum, JM Kiveron, Direktur Kabinet Guberur Jenderal Aldenberg, para residen serta Bupati se Jawa Timur.

Pertemuan dibuka pada pukul 16.35 sore. Diawali dengan pidato pembukaan oleh Gubernur Jenderal, Strakenborgh Stachouwer. Kemudian Gubernur Jenderal mempersilahkan para Bupati menyampaikan pandangan dan paparannya mengenai model propaganda dan penerangan bagi masyarakat luas secara bergantian. Masing- masing bupati menyampaikan pidato yang berbeda sesuai dengan kondisi daerahnya. Akhirnya, pertemuan ditutup oleh Gubernur Jenderal pada pukul 19.30 malam. Tampak Gubernur Jenderal Starkenborgh puas atas laporan para bupati di Propinsi Jawa Timur, di bawah kendali Gubernur van der Plas. Ia mengakhiri masa jabatannya, pada bulan Juni 1941. Sebagai gantinya ditunjuk Mr. H.C. Hartevelt sebagai Gubernur kelima Jawa Timur.

Selepas menjadi Gubernur Jawa Timur, banyak tugas yang diembannya. Mula-mula ia ditunjuk sebagai anggota Raad van Indie di Batavia Kemudian menjadi Ketua Komisi Hindia Belanda untuk Australia dan New Zeland. Bahkan di awal-awal berdirinya Republik Indonesia, Van der Plas masih mendapat tugas-tugas, seperti:
1944  : sebagai Direktur Binnenlandsch Bestuur.
1945  : Atas nama pemerintah Indonesia mengadakan pembicaraan dengan pimpinan pasukan Inggris (South East Command) di Jawa Sebagai Civil Affairs Officer
1944-1945 : Penasihat Urusan Islam
1947 : Sebagai penasihat FAO
Hingga pada masa tuanya, beliau masih menjabat sebagai penasehat di beberapa lembaga pemerintah Belanda dan dunia. Dia masih bekerja keras mengabdikan sisa-sisa usianya untuk kepentingan masyarakat dunia. Tepat pada tanggal 7 Juli 1977, Charles Olke van der Plas meninggal di Zwolle dalam usia 86 tahun.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Profil gubernur Jawa Timur Masa Hindia Belanda Tahun 1928-194. Surabaya:  Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, 2003. hlm,10-12

JHB Kuneman, Gubernur Jawa Timur (1 Juli 1933-30 April 1936)

LONDO 3JHB Kuneman diangkat sebagai Gubernur Jawa Timur pada periode 1933-1936 menggantikan GH. De Man. Kariernya dalam pemerintahan diawali setelah ditunjuk sebagai Adspirant Controleur Majalengka pada tanggal 30 November 1909. Ia pernah pula menjadi Bestuur Academie Controleur pada tanggal 21 April 1911. Pada tahun 1930, ia ditunjuk sebagai Sekretaris di Keresiden Cirebon.

Kariernya semakin menanjak setelah ia menjadi Residen Priangan Tengah sejak tanggal 1 November 1931. Dia sempat dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Timur menggantikan W.Ch. Hardeman. Pencalonan ini terpaksa ditunda karena dianggap ia masih terlalu muda dan ada calcn lain yang dianggap lebih mampu memimpin Jawa Timur. Jabatan Gubernur Jawa Timur diterima setelah G.H. de Man mengakhiri jabatannya karena mengajukan pensiun.

Pada masa pemerintahannya, banyak kebijakan politik ekonomi dan sosial telah dikeluarkan untuk memajukan masyarakat Jawa Timur. Dalam hal pembangunan fisik diketahui bahwa telah dilakukan pembangunan, perbaikan, perawatan terhadap dam, pengairan, tanggul penahan air, serta penyambungan pipa air untuk kepentingan masyarakat. Sebagai konsekuensi terhadap eksploitasi PAM dikenakan tarif baru.

Meskipun begitu banyak kasus yang muncul berkaitan dengan tarif sewa meteran air, seperti usul Dewan Kabupaten Bangkalan yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap layanan PAM. Hal ini memicu perubahan tarif yang kemudian disetujui oleh Dewan Propinsi Jawa Timur.

Untuk menghindari kerusakan lebih lanjut terhadap sarana jalan raya, dilakukan perbaikan dan penutupan untuk jenis angkutan tertentu, seperti cikar. Dalam ketetapan itu juga disebutkan batas kecepatan bagi kendaraan yang melewati. Di bidang telekomunikasi, ia membuat perubahan dalam pemasangan kabel telepon dan telegraf bawah laut dari wilayah Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi menuju Tjandikusumo (Bali) dan ini berakhir di Blimbingsari.

Di bidang kehutanan, mengingat pentingnya konservasi hutan bagi kelangsungan ekosistem dan juga kepentingan umat manusia, maka dibuatlah peraturan perlindungan hutan di Jawa Timur. Peraturan ini dibuat dengan merubah peraturan yang sudah ada. Ini terpaksa dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan lebih lanjut akibat ulah orang- orang tidak bertanggungjawab Di samping itu juga perlu disadari bahwa hampir seluruh wilayah Jawa Timur dikenal sebagai penghasil kayu jati.

Masalah pengangkutan penumpang, barang serta hewan ternak melalui pengangkutan laut juga menjadi perhatiannya. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelayaran tersebut, serta menjaga arus transportasi antara wilayah di Jawa Timur yang terpisah dengan pulau-pulau maka dibuat peraturan. Peraturan ini dibuat untuk melengkapi aturan yang sebelumnya dan dikeluarkan oleh Residen Pasuruan pada tanggal 21 September 1906. Di dalamnya telah tercakup berbagai ketentuan mengenai penumpang, juragan, pelayaran tradisional, jumlah penumpang yang boleh naik, jumlah barang maupun ternak termasuk di dalamnya sangsi bagi yang melanggar peraturan.

Sebagai seorang gubernur, banyak sisi menarik dari JHB Kuneman dalam membuat kebijakan di pemerintahannya. Banyak permasalahan pegawai pemerintah yang akhirnya memerlukan campur tangannya untuk menyelesaikan, seperti masalah permohonan cuti pegawai, pemberhentian pegawai karena kasus penyelewengan, penggelapan uang pada proyek pembangunan PAM Bangil oleh AE Davidz, pembayaran pensiun pada janda pejabat-pejabat pribumi, dan lain-lain. Segala keputusan dan ketetapan yang dibuat, dilakukan melalui kesepakatan dengan Dewan Propinsi Jawa Timur dan College van Gedeputeerden.

Penggelapan uang rupanya telah menjadi bagian dari budaya pegawai pemerintah semenjak masa lampau. Banyak penyimpangan keuangan terjadi pada mereka yang pekerjaannya terkait dengan uang. Masalah penggelapan terbanyak terutama mengenai pembayaran uang garam yang tidak disetorkan. Akibatnya beberapa mantri garam terpaksa harus membayar ganti rugi dan mengembalikan setoran. Beberapa kasus menyebabkan mereka terpaksa ditahan bahkan dicopot dari jabatannya. Meskipun demikian ada pula yang berkeras bahwa ia sudah menyetorkan kekurangan uang. Sehingga meminta hak dan nama baiknya dikembalikan. Ada pula diantara mereka yang keberatan atas sejumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Campur tangan Gubernur Kuneman tampak pula dalam masalah perekonomian masyarakat. Ini terlihat dari dikeluarkannya instruksi-instruksi untuk kepala pasar dan pegawai bawahannya di Bondowoso. Ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan dan permainan harga oleh pedagang luar. Dengan demikian pemerintah bisa mengendalikan perdagangan tembakau yang saat itu menjadi primadona dalam komoditi dagang.

JHB. Kuneman mengakhiri jabatannya sebagai gubernur Jawa Timur dan digantikan oleh Ch. O van der Plas pada tahun 1936. Meski demikian tidak berarti ia berhenti dari pemerintahan. Ia masih ditunjuk sebagai anggota sekaligus pendiri Dewan Kolonisasi berdasarkan besluit tanggal 12 Januari 1937 No. 23. Beberapa saat kemudian ia ditunjuk sebagai Komisi pusat untuk migrasi dan kolonisasi pribumi. Dan masih banyak lagi jabatan lain yang diemban setelah itu.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:  Profil gubernur Jawa Timur Masa Hindia Belanda Tahun 1928-194. Surabaya: Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, 2003. hlm,7-9

Parsanga, Perguruan Agama Islam di Kabupaten Sumenep

Di suatu daerah di dekat desa Sumur Songo (Parsanga) di Sumenep ada datang seorang pengajar agama Islam, la memberi pelajaran agama Islam kepada rakyat di Sumenep. Apabila seorang murid (santri) telah dianggap dapat melakukan rukun agama Islam, maka ia lalu diberi mandi air dengan dicampuri rupa-rupa bunga yang harum baunya.

Melakukan pekerjaan mandi secara demikian oleh orang Madura dinamai ” e dhudhus” artinya diberi “adus” artinya diberi mandi Dari sebab itu, maka itu tempat disebut orang “desa Padhusan” (desa tempat orang diberi mandi). Itu desa Padusan letaknya sekarang menjadi kampung Padusan desa Pamoiokan kota Sumenep.

Guru yang memberi pelajaran agama disebut orang “Sunan Padusan”. Ia asal turunan Arab, akan tetapi telah memakai nama Jawa yaitu Raden Bandara Diwiryopodo. Ia punya ayah bernama Usman haji, anak dari raja Pandita alias Sunan Lembayung Padal dan yang seorang bernama Rahmatullah yaitu Raden Rachmad Sunan Ampel (di Surabaya) yang pula beristri seorang puteri Cina yaitu saudara muda dari puteri Cempa permaisuri daru raja Majapahit yang penghabisan. Sunan Ampel tadi mempunyai beberapa orang anak, diantarauya seorang anak perempuan yang bernama Nyai Maloko yang bersuami Usman Haji yang tersebut di atas yaitu ayah dari Sunan Padusan.

Oleh karena agama Islam itu sangat digemari oleh rakyat Sumenep maka Kudho Panule alias Pangeran Setyodiningrat III lalu memeluk agama islam dan Sunan Padusan itu dipungut menjadi anak mantunya. Tempat tinggal dari sunan Padusan itu bermula ada di desa Padusan (Sumenep) kemudian pindah ke Batuputih yang disebut orang keraton Batuputih, sekarang jadi desa Batuputih Kidul, Batuputih Daya dan Batuputih kenek, Kecamatan Batuputih,

Kawedanan Batang-Batang. Anaknya laki-laki yaitu Raden Alio Begonondo dikawinkan dengan anak perempuan dari Raden Banyak Wide, sedang anak laki-laki dari Raden Ario Banyak Wide dikawinkan dengan anak perempuan dari pepatih Joyosingo.

Keraton Sumenep sejak Pangeran Setyodiningrat III ada di desa Banasare Kecamatan Rubaru Kawedanan Ambunten. Pangeran Setyodiningrat III bermula berkeraton di tempat tersebut di atas, akan tetapi kemudian berpindah ke desa Lapataman Kecamatan Dungkek Kawedanan Batang-Batang.

Keraton Lapataman itu juga disebut orang Keraton Tamansare. Juga Pangeran Setyodiningrat III membikin tempat pertahanan di desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kawedanan Sumenep. Kemudian ini tempat dibuat tempat pertahanan oleh orang- orang Portugis sewaktu memerintah di kepulauan Madura pun pula oleh orang Belanda. Sisa rumah pertahanan orang-orang Portugis itu sehingga sekarang masih ada. Pada jaman Pemerintah Belanda itu rumah dipakai untuk menahan orang-orang yang sakit gila.

Pangeran Setyodiningrat mulai memerintah Sumenep sekira di dalam tahun 1415 Masehi. Diwaktu ia memegang tampuk pemerintahan sering-sering ia mendapat gangguan dari orang-orang Bali akan tetapi senantiasa pengganggu-pengganggu itu dapat diusir.

Pada suatu ketika Pangeran Setyodiningrat III kedatangan musuh dari Negeri Cina yang bernama Dempo Awang (Dempo Abang) (sebetulnya Sampo Cawan). Itu musuh mempunyai kendaraan kapal layar yang dapat berlayar di laut, diatas gunung dan diantara bumi dan langit. Di dalam berperang dengan Dempo Awang, Pangeran Setyodiningrat III mengendarai kuda pusakanya yang bernama Mega Remeng, sedang musuhnya mengendarai kapal layarnya.

Sebagaimana telah diceritakan di atas, maka Pangeran Setyodiningrat III taat pada petuah ayahnya, lari dengan naik kudanya terbang diantara bumi dan langit yang dikejar oleh musuhnya yang mengendarai perahu layar.

Setelah ia pada suatu saat mendengar suara dari pamannya (Adirasa) yang berkata : “Pukul !!! maka ia menahan kekang kudanya dengan keras sehingga kepala dari itu kuda menoleh ke belakang, lalu ia sendiri menoleh ke belakang sambil memukulkan cemetinya yang mengenai kendaraan musuhnya, sehingga hancur dan semua isinya jatuh ke tanah menjadi bangkai.

Menurut ceritera orang kejadian itu ada dialasnya kota Semarang. Sisa-sisa dari kapalnya Dempo Awang itu ada sehingga sekarang di kota Semarang juga kuburan dari Dempo Awang (Sampo Cawan) tadi.

Juga sebagian kecil dari pecahnya kapal itu jatuh di sungai Kecamatan Sokabana (Sokowono) Kawedanan Ketapang, Kabupaten Sampang. Sampai sekarang itu sungai dinamai sungai Dempo Awang dan jembatan Propinsi yang ada disitu disebut jembatan Dempo Awang (Dempo Abang).

Pula di suatu pesisir selatan di sebelah Kamal (Kabupaten Bangkalan) ada jatuh pecah- pecahan dari itu kapal dengan perkakas piring dari Dempo Awang itu. Sehingga sekarang itu tempat dinamai desa Tanjungpiring dan di sana terdapat batu lebar yang disebut orang asal kayu pecahan dari kapal itu yang kemudian hari menjadi sarangnya ikan tiram, sehingga menjadi batu.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:  Sejarah Permulaan Jadinya Pulau Madura, 4 Maret 1951 hlm. 19- 20