TAJIN SOBIH – Bubur Khas Bangkalan

tajin-sobihMakanan tradisional madura sangat bervariasi, salah satunya adalah makanan tradisional khas Kabupaten Bangkalan, kuliner yang satu ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Surabaya.  Namanya Tajin Sobih (bubur madura dari Bangkalan), merupakan salah satu makanan tradisional yang manis dari madura. Tajin Sobih di Surabaya dikenal dengan Bubur Sobih, makana ini berasal dari desa Sobih Salah satu desa kecil yang terletak di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Di Bangkalan bubur ini Sangat Mudah di Jumpai dan yang pasti penjualnya pasti orang dari desa Sobih atau masih ada garis keluarga dengan orang Sobih, karena itulah sehingga makanan tersebut dinamakan tajin sobih. Varian isi Tajin Sobih ditempatkan pada panci – panci kecil yang dijadikan satu pada wadah besar yang terbuat dari anyaman bambu. Para penjual tajin sobih ini biasanya ibu – ibu,  menjajakannya dengan cara disongon/disunggi (ditaruh diatas kepala).

Bubur ini sangat gurih serta manis, rasa manis bubur ini di dapat dari gula merah atau kalo orang madura bilang guleh gentong. Sebenarnya Bubur ini kurang lebih sama dengan bubur susum pada umumnya, namun ada ciri khas dari bubur ini.  Ada empat jenis dalam isian pada setiap porsi Tajin Sobih ini yakni:

  • Bubur Putih, terbuat dari bahan tepung beras,
  • Bulatan putih, bahan tepung beras, kanji, kelapa parut, santan, dibuat bulatan kecil-kecil,
  • Bubur lonjongan coklat , terbuat dari bahan tepung beras, tepung ketan, tepung kanji, gula merah, air, dibuat lonjongan kecil-kecil,
  • Bubur Mutiara, terbuat dari bahan – Bahan : Sagu mutiara merah, Gula pasir, Pandan, Tepung Kanji, Air, Garam sedikit.

Kuah dan saus

  • Saus gula coklat, bahan : gula jawa, air, daun pandan, ,  kadang bisa di tambahkan potongan nangka,
  • Kuah Santan, terbuat dari bahan Santan, daun pandan, garam, sedikit tepung kanji,  kadang bisa di tambahkan potongan nangka,
  • Kuah Putih, terbuat dari bahan Tepung Beras, Santan, Tepung Kanji, Air, sedikit garam
    Kuah Coklat, terbuat dari bahan Tepung Beras, Santan, Tepung Kanji, Gula merah, Air.

Cara Menghidangkan, varian isi tajin sobih bubur coklat, bubur putih dan bubur mutiara ditempatkan dalam 1 piring atau daun pisang secara  terpisah-pisah, diatas isian tajin sobih yang berwarna – warni ini kemudian disiram dengan kuah santan, lalu ditambahkan saus gula coklat yang sudah dimasak pekat. Campuran kuah santan dengan saus gula coklat diatas Tajin Sobih ini yang membuat rasanya sangat manis dan tetap saja masih terasa gurih di lidah.

Menikmati Tajin Sobih Berbungkus Daun Pisang Makanan tradisional Bangkalan yang satu ini benar – benar masih terasa lekat dengan nuansa tradisionalnya, menyantap Tajin Sobih di atas daun pisang yang ujungnya disematkan lidi (Pencok) dan difungsikan sebagai piring. Untuk sendoknya juga menggunkan daun pisang juga yang dilipat 2 (suru). Jadi terasa sederhana dan tradisional sekali. Semua campuran tersebut disajikan Tampilannya yang cantik dan berwarna-warni cukup menggoda. Selamat mencoba

————————————————————————————134N70 nulis DW
Nara Sumber: Ibu Roha, Asemjaya III/32 Surabaya

Sejarah Bangkalan

Nama Bangkalan berasal dari kata bahasa Madura Bangka (mati) dan  la’an (sudah). Dari cerita legenda tewasnya pemberontak sakti Ki Lesap yang tewas di Madura Barat. Menurut beberapa sumber, disebutkan bahwa Raja Majapahit yaitu Brawijaya ke V telah masuk Islam. Namun demikian siapa sebenarnya yang dianggap Brawijaya ke V. Didalam buku Madura en Zijin Vorstenhuis dimuat antara lain Stamboon van het Geslacht Tjakradiningrat. 
Pada Stamboon tercatat bahwa Prabu Brawijaya ke V memerintah tahun 1468–1478. Maka yang disebut dengan gelar Brawijaya ke V (Madura en Zijin Vorstenhuis hal 79) dimungkinkan Bhre Krtabhumi yang mempunyai 2 (dua) orang anak dari dua selir.Selir yang bernama Endang Sasmito Wati melahirkan Ario Damar sedangkan selir yang bernama Ratu Dworo Wati dikenal dengan sebutan Putri Cina melahirkan Lembu Peteng. Ario Damar menjadi Adipati Palembang dan mempunyai anak bernama Menak Senojo.

Menak Senojo dari Palembang pergi keMadura, mula kedatangannya di Proppo Pamekasan dengan menaiki bulus putih. Selanjutnya  perjalannya diteruskan ke Barat (Bangkalan). Ditengah perjalanan tepatnya di taman mandi Sara Sido Sampang, waktu tengah malam Menak Senojomelihat banyak bidadari mandi di taman tersebut, Menak Senojomengambil salah satu pakaian bidadari itu sehingga membuat bidadari itu tidak bisa kembali ke kayangan dan selanjutnya dijadikan istri oleh Menak Senojo.

Putri Tunjung Biru Sari adalah nama bidadari istri Menak Senojo tersebut dipanggil Nyai Peri Tunjung, Juga disebut Biru Bulan. Menak Senojo dan Nyai Peri Tunjung mempunyai anak Ario Timbul. Ario Timbul mempunyai anak Ario Kudut. Ario Kudut mempunyai anak Ario Pojok. Sedangkan di pihak Lembu Peteng yang bermula tinggal di Madegan Sampang kemudian pindah ke Ampel (Surabaya) sampai meninggal dan dimakamkan di Ampel, Lembu Peteng mempunyai anak bernama Ario Manger yang menggantikan ayahnya di Madegan Sampang. Ario Manger mempunyai anak Ario Pratikel yang semasa hidupnya tinggal di Gili Mandangin (Pulau Kambing). Dan Ario Pratikel mempunyai anak Nyai Ageng Budo.

Nyai Ageng Budo inilah yang kemudian kawin dengan Ario Pojok. Sehingga keturunan Lembu Peteng menyatu dengan keturunan Ario Damar. Dari perkawinan tersebut lahirlah Kiai Demang yang selanjutnya merupakan cikal bakal Kota Baru dan kemudian disebut Plakaran. Jadi Kiai Demang bertahta di Plakaran Arosbaya dan ibukotanya Kota Baru (Kota Anyar) yang terletak disebelah Timurdaya Arosbaya. Dari perkawinannya dengan Nyai Sumekar mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :

Kiai Adipati Pramono di Madegan Sampang.
Kiai Pratolo disebut juga Pangeran Parambusan.
Kiai Pratali atau disebut juga Pangeran Pesapen .
Pangeran Paningkan disebut juga dengan nama Pangeran Suka Sudo .
Kiai Pragalbo yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Plakaran karena bertahta di Plakaran, setelah meninggal dikenal sebagai Pangeran Islam Onggu’.=S1Wh0T0=

Sejarah, Kabupaten Bangkalan

Sejarah perkembangan Islam di Bangkalan diawali dari masa pemerintahan Panembahan Pratanu yang bergelar Lemah Dhuwur. Beliau adalah anak Raja Pragalba, pendiri kerajaan kecil yang berpusat di Arosbaya, kerajaan ini keberadaannya sekitar 20 km dari kota Bangkalan ke arah utara.

Panembahan Pratanu diangkat sebagai raja pada 24 Oktober 1531 setelah ayahnya, Raja Pragalba wafat. Jauh sebelum pengangkatan itu, ketika Pratanu masih dipersiapkan sebagai pangeran, dia bermimpi didatangi seorang  Alim dan menyuruh Pangeran Pratanu untuk memeluk agama Islam. Mimpinya ini diceritakan kepada ayahandanya selanjutnya sang Ayah memerintahkan patih Empu Bageno untuk mempelajari Islam di Kudus.

Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya, bahkan Bageno bersedia masuk Islam sesuai saran Sunan Kudus sebelum menjadi santrinya selama beberapa waktu lamanya. Ia kembali ke Arosbaya dengan ilmu keislamannya dan memperkenalkannya ilmi tersebut kepada Pangeran Pratanu.  Pangeran Pratanu sempat marah setelah tahu Bageno masuk Islam mendahuluinya. Tapi setelah dijelaskan bahwa Sunan Kudus mewajibkannya masuk Islam sebelum mempelajari agama itu, Pangeran Pratanu menjadi maklum.

Setelah Pangeran Pratanu sendiri masuk Islam dan mempelajari agama itu dari Empu Bageno, ia kemudian menyebarkan agama itu ke seluruh warga Arosbaya. Akan tetapi ayahnya, Raja Pragalba sampai wafat dan digantikan oleh Pangeran Pratanu belum masuk Islam.  Jauh sebelum Pangeran Pratanu dan Empu Bageno menyebarkan Islam, sejumlah kerajaan kecil di Bangkalan. Diawali dari Kerajaan Plakaran yang didirikan oleh Kyai Demang dari Sampang. Yang diperkirakan merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit yang sangat berpengaruh pada saat itu. Kyai Demang menikah dengan Nyi Sumekar, yang diantaranya melahirkan Raden Pragalba. Pragalba menikahi tiga wanita.

Pratanu adalah anak Pragalba dari istri ketiga yang dipersiapkan sebagai putera mahkota dan kemudian dikenal sebagai raja Islam pertama di Madura. Pratanu menikah dengan putri dari Pajang yang memperoleh keturunan lima orang :

Pangeran Sidhing Gili yang memerintah di Sampang,

Raden Koro yang bergelar Pangeran Tengah di Arosbaya, Raden Koro menggantikan ayahnya ketika Pratanu wafat,

Pangeran Blega yang diberi kekuasaan di Blega,

Ratu Mas di Pasuruan,

Ratu Ayu.

Tahun 1624, Kerajaan Arosbaya runtuh diserang oleh Mataram pada masa pemerintahan Pangeran Mas. Pertempuran ini Mataram kehilangan panglima perangnya, Tumenggung Demak, beberapa pejabat tinggi kerajaan dan sebanyak 6.000 prajurit gugur.

Minggu 15 September 1624, pertempuran yang mendadak ini merupakan perang besar dan memakan korban yang besar pula, laki-laki dan perempuan kemedan laga. Beberapa pejuang laki-laki sebenarnya masih bisa tertolong jiwanya. Namun ketika para wanita akan menolong mereka melihat luka laki-laki itu berada pada punggung, mereka justru malah membunuhnya.

Luka di punggung itu membuktikan bahwa mereka melarikan diri, yang dianggap mengingkari jiwa ksatria. Saat keruntuhan kerajaan itu, Pangeran Mas melarikan diri ke Giri. Sedangkan Prasena (putera ketiga Pangeran Tengah) dibawa oleh Juru Kitting ke Mataram, yang kemudian diakui sebagai anak angkat oleh Sultan Agung dan dilantik menjadi penguasa seluruh Madura yang berkedudukan di Sampang dan bergelar Tjakraningrat I.

Keturunan dari Tjakraningrat inilah yang selanjutnya mengembangkan pemerintahan kerajaan baru di Madura, termasuk Bangkalan. Tjakraningrat I menikah dengan adik Sultan Agung. Selama pemerintahannya kekuasaan dan kewajibnya di Madura diserahkan kepada Sontomerto, sebab ia sering tidak berada di Sampang, ia  sering pergi ke Mataram melapor sekali setahun ditambah beberapa tugas lainnya.
Dari perkawinannya dengan adik Sultan Agung, Tjakraningrat tidak mempunyai keturunan. Setelah istrinya (adik Sultan Agung wafat),  Tjakraningrat  menikah dengan dengan Ratu Ibu ( Syarifah Ambani, keturunan Sunan Giri ), Baru dari perkawinan inilah Tjakraningrat dikaruniai tiga orang anak.

Sedangkan dari selir yang lainnya Tjakraningrat  dikaruniai beberapa orang anak (Tertulis pada Silsilah yang ada di Asta Aer Mata Ibu).

Tahun 1891,  Bangkalan mulai berkembang sebagai pusat kerajaan yang menguasai seluruh kekuasaan- kekuasaan di Madura, pada masa pemerintahan Pangeran Tjakraningrat II yang bergelar Sultan Bangkalan II. Namun Raja ini banyak berjasa kepada Belanda dengan membantu mengembalikan kekuasaan Belanda di beberapa daerah di Nusantara bersama tentara Inggris.

Karena jasa-jasa Tjakraningrat II itu, Belanda memberikan izin kepadanya untuk mendirikan militer yang disebut ‘Corps Barisan’ dengan berbagai persenjataan resmi modern saat itu. Bisa dikatakan Bangkalan pada waktu itu merupakan gudang senjata, termasuk gudang bahan peledak.

Namun perkembangan kerajaan di Bangkalan justru mengkhawatirkan Belanda setelah kerajaan itu semakin kuat, meskipun kekuatan itu merupakan hasil pemberian Belanda atas jasa-jasa Tjakraningrat II membantu memadamkan pemberontakan di beberapa daerah. Belanda ingin menghapus kerajaan itu. Ketika Tjakraningrat II wafat, kemudian digantikan oleh Pangeran Adipati Setjoadiningrat IV yang bergelar Panembahan Tjokroningrat VIII, Belanda belum berhasil menghapus kerajaan itu. Baru setelah Panembahan Tjokroadiningrat wafat, sementara tidak ada putera mahkota yang menggantikannya, Belanda memiliki kesempatan menghapus kerajaan yang kekuasaannya meliputi wilayah Madura itu.

Raja Bangkalan Dari Tahun 1531 – 1882

Tahun 1531 – 1592 : Kiai Pratanu (Panembahan Lemah Duwur)
Tahun 1592 – 1620 : Raden Koro (Pangeran Tengah)
Tahun 1621 – 1624 : Pangeran Mas
Tahun 1624 – 1648 : Raden Prasmo (Pangeran Cakraningrat I)
Tahun 1648 – 1707 : Raden Undakan (Pangeran Cakraningrat II)
Tahun 1707 – 1718 : Raden Tumenggung Suroadiningrat  (Pangeran Cakraningrat III)
Tahun 1718 – 1745 : Pangeran Sidingkap (Pangeran Cakraningrat IV)
Tahun 1745 – 1770 : Pangeran Sidomukti (Pangeran Cakraningrat V)
Tahun 1770 – 1780 : Raden Tumenggung Mangkudiningrat (Panembahan Adipati Pangeran Cakraadiningrat VI)
Tahun 1780 – 1815 : Sultan Abdu/Sultan Bangkalan I
(Panembahan Adipati Pangeran Cakraadiningrat VII)
Tahun 1815 – 1847 : Sultan Abdul Kadirun (Sultan Bangkalan II)
Tahun 1847 – 1862 : Raden Yusuf (Panembahan Cakraadiningrat VII)
Tahun 1862 – 1882 : Raden Ismael (Panembahan Cakraadiningrat VIII)=S1Wh0T0=

Sumber:

Profil Kabupaten Bangkalan

Buku Saku Hari Jadi Kabupaten Bangkalan

 

Pakaian Adat Tradisional Daerah Jawa Timur

Pakaian bayi berumur 0-3 bulan 

Pakaian Adat Tradisional Daerah Jawa Timur,  Madura,  Kabupaten Bangkalan, Pakaian Sehari-hari Bangsawan, Pakaian bayi berumur 0-3 bulan.

Nama pakaian untuk bayi yang berumur 0-3 bulan, yang bagian atas disebtu Gerita sedangkan bagian bawahnya disebut Geddung.

Untuk bayi baru lahir sampai usia 40 hari, pada bagian kepala, baik bayi laki-laki maupun perempuan dari turunan bangsawan tidak memakai perlengkapan apapun, namun diberi ramuan di atas kepalanya.

Pada bagian badan inilah baru diberi pakaian Gerita yang panjang dan lebar disesuaikan dengan tubuh bayi. Berbentuk Empat persegi panjang dengan kedua sisi yang digunting menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga membentuk tali yang berjumlah 5 buah. Bagian tengah dari gurita tersebut dibiarkan utuh diperuntukkan sebagai alas punggung dan penutup perut.

Kemudian ditalikan se­hingga gurita tersebut dapat menempel ke tubuhnya. Sebagai alas pantat bayi dipergunakan daun pace selembar yang ditempelkan di bagian pantatnya. Fungsi daun pace ini untuk menghisap keringat di bagian pantat agar tidak lembab.

Gedhung bahannya kain panjang yang dibungkuskan ke seluruh tubuh bayi sehingga bayi ter­sebut terbungkus rapat. Fungsi gedung ini selain untuk membungkus badan, juga untuk membentuk syaraf-syaraf dalam tubuhnya agar normal.

Gurita dan gedhung ini dipakaikan sehari-hari untuk bayi selama 7 bulan. Sebelum lahir, perlengkapan ini tidak boleh disediakan terlebih dahulu. Sudah merupakan suatu tradisi bahwa sebelum bayi lahir, baik ibu maupun keluarga tidak boleh menyediakan perlengkapan apa pun baik pakaian dan perhiasan. Maka dari itu, baik pakaian maupun perlengkapan bayi biasanya disediakan secara spontan dari sehelai kain panjang yang dirobek menjadi beberapa bagian dan dibentuk tanpa jahitan.

Setelah bayi berusia 7 bulan bayi baru lepas dari gurita diganti dengan celana, baju, topi dan kaos kaki, pada jaman dahulu bahan biasanya mempergunakan kain katun berwarna putih. Namun kini bahan topi dan kaos kaki biasanya terbuat dari benang siyet, sedang untuk baju dan celana selain mempergunakan kain katun berwarna putih, juga banyak yang mempurgunakan kain-kain halus yang lebih bagus.

Untuk perlengkapan yang berupa gedhung ini dianggap mempunyai peranan dan arti yang sangat penting bagi pertumbuhan fisik bayi maka pemakaiannya dilakukan turun temurun sampai saat sekarang. Sedangkan pemakaian katun (kain) berwarna putih sebagai pakaian bayi, mempunyai maksud agar bayi kelihatan bersih dan selain itu jika pakaian tersebut kotor cepat diketahui.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Pakaian Adat Tradisional Daerah Jawa Timur, Departemen Penidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1987, hlm. 25-27

 

Nahkoda Jembatan Suramadu

Ir AG Ismail MSc., Nahkoda Jembatan Suramadu.
“Tujuan kami jelas, membangun Jembatan Suramadu dengan sukses, bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat menjadi kebanggaan bangsa.”
Itulah kalimat yang terpampang di beberapa ruangan komplek kantor proyek pembangunan Jembatan Nasional Suramadu di Jl Tambak Wedi 1 Surabaya. Di bawah kalimat tertanggal 29 September 2004 itu terpampang tanda tangan Pimpinan Proyek Induk, Ir AG Ismail MSc. Kalimat itu untuk menyamakan visi-misi pada semua pelaksana proyek dan siapa pun yang terlibat.

Bagi masyarakat yang mengetahui sejarah perkembangan pembangunan Jembatan Suramadu, nama AG Ismail tentu tidak asing. Sebelum terbentuknya instansi.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Surabaya, Ismail menjabat sebagai Pimpro Induk Jembatan Suramadu. la tahu persis perkembangan pembangunan jembatan itu dari awal.

Saat itu Menteri Pekerjaan Umum —awal tahun2007— membentuk instansi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di beberapa propinsi. Lembaga itu kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam melakukan pengembangan jalan dan jembatan nasional di daerah. Ismail mendapat tugas baru sebagai Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I di Medan. Karena itu ia meninggalkan jabatannya sebagai nakoda proyek Jembatan Suramadu.

Jabatan sebagai kepala balai besar di Medan ia emban hingga pertengahan tahun 2008. Tanggal 14 Juli 2008 ia kembali mengawal pelaksanaan pembangunan Suramadu hingga selesai, “Apapun bidang pekerjaan kita, yang penting kita harus ikhlas,” tuturnya.

Proyek pembangunan Jembatan Nasional Suramadu merupakan proyek yang besar dan kompleks dengan segala permasalahan yang menyertainya. Untuk mengatasinya, selain dibantu tim konsultan, juga tim pakar yang mengevaluasi masalah teknis khusus dan memberikan jalan keluarnya agar pembangunan terlaksana dengan lancar, aman, dan efisien.

Ismail berharap, jembatan ini selesai pertengahan tahun 2009 agar lancarnya transportasi mampu meningkatkan kegiatan ekonomi yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan masyarakat dan negara. Dampak berikutnya, daerah-daerah di Madura seperti Bangkalan, Sumenep, Sampang, dan Pamekasan akan lebih maju dan lebih berkembang baik dari aspek ekonomi, bidaya dan sosialnya.(Rijal)

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:

Madura Pasca Suramadu

A. Latief Wiyata
Doktor/Antropolog Budaya Madura
Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
Universitas Trunojoyo, Bangkalan

Pada 20 Agustus 2003 lalu Presiden RI Megawati meresmikan pemancangan tiang pertama pembangunan Suramadu, sebagai pertanda dimulainya proyek jembatan yang akan menghubungkan Surabaya dengan Madura.

Tentu momentum ini menambah optimism semupa pihak (khususnya masyarakat Madura) tentang “impian industrialisasi”  yang sudah lebih dari satu dasa warsa dikumandangkan, namun selalu tertunda berbagai kendala. Tulisan ini mencoba meprediksikan bagaimana kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat Madura, atau dampak yang menyertai setelah jembatan itu membentang di Selat Madura.

Pertama saya mencoba menafsirkan kata “Suramadu” yang dipilih sebagai nama jembatan. Nama ini sudah tentu akronim dari kata Surabaya dan Madura. Akronim ini tidak cukup hanya dipahami sebagai perbedaan nama tempat secara geografis. Namun penting memahaminya lebih mendalam tentang maknamakna lain yang ada di balik kata Suramadu.

Dari prespektif ketatabahasaan, kata “Suramadu” jelas mengandung makna relasional antara subyek dan obyek. Sura (baya) sebagai subyek, sedangkan Madu(ra) sebagai objek.
Relasi yang terbentuk itu tentu mengandung makna ketergantungan antara yang satu dengan lainnya.  Dalam prespektif teori dependensia, relasi tersebut mau tidak mau merujuk pacla suatu posisi ketergantungan struktural. Artinya, Surabaya sebagai “subyek” disadari atau tidak harus ditempatkan sebagai wilayah pusat (center area) sedangkan Madura pada posisi sebagai wilayah pinggiran (peripheral area). Realitas empirik yang selama ini terjadi, Madura baik sebagai suatu unit kesatuan politik, ekonomi, sosial bahkan kebudayaan sangat tergantung pada (paling tidak terpengaruh oleh) Surabaya.

Meskipun telah ada Undang-undang NO.22/1999 tentang Otonomi Daerah, tapi dalam realitas politik yang berlaku Madura tetap berada dalam “kekuasaan” Surabaya sebagai pusat pemerintahan Jawa Timur. Pun secara ekonomi, ketegantungan Madura terhadap Surabaya tidak dapat dipungkiri. Hampir semua kebutuhan hidup keseharian masih dipasok dari Surabaya. Secara sosial-budaya juga sulit membedakan antara “gaya hidup” orang Madura dengan orang Surabaya. Padahal secara kultural masih banyak penanda identitas etnik orang Madura yang dapat menjadi faktor pembeda dengan etnik lain. Namun semua penanda etnik itu kini sudah sedikit yang menggunakan.

Apa yang dipaparkan tadi menjadi jelas bahwa Madura selama ini selalu berada pada posisi subordinasi, sedangkan Surabaya di posisi superordinasi. Berbagai kajian terhadap pengalaman di berbagai negara, hubungan relasional dalam prespektif dependensia selalu menguntungkan pihak pusat (center area). Sebaliknya wilayah pinggiran (peripheral area) selalu menjadi objek sehingga sulit mengalami “kemajuan”.

Dengan diresmikannya pengerjaan Suramadu, harapan akan terwujudnya suatu “era industrialisasi” di Madura kini muncul lagi. Bukan hanya di Madura, tapi di hampir setiap pertemuan baik ilmiah atau tidak, selalu saja ada orang memperbincangkannya. Bahkan ketika saya selama dua minggu lalu berada Manila dan Tokyo untuk suatu lokakarya, di sela-sela pembicaraan di kampus-kampus Tokyo selalu terselip pertanyaan tentang kelanjutan proyek Suramadu.
Secara garis besar saya dapat menangkap ada sementara yang pesimistik, sedangkan yang lain sangat optimis jembatan tersebut dapat terealisasi.

Tali penghubung
Jembatan Suramadu jika kelak terwujud tentu akan menjadi “tali penghubung” antara Madura dan Surabaya (atau sebaliknya). Tentu saja “jarak gerografis” menjadi kian dekat dibandingkan jalur penyeberangan ferry. Sehingga mobilitas penduduk Madura kian intens, pun mobilitas perekonomian.

Namun penting dipertanyakan, apakah kedekatan jarak geografis tadi memang merupakan kebutuhan mayoritas orang Madura? Kalau kita cermati arus migrasi orang  Madura setiap hari di penyeberangan Ujung-Kamal memang hampir tidak pernah berhenti selama 24 jam.

Dengan jembatan Suramadu apakah intensitas migrasi orang Madura akan kian meningkat secara drastis? Jawabannya bisa ya atau tidak. Ya, jika para migran Madura memang membutuhkan jembatan itu sehingga keberadaan jembatan lebih memudahkan mereka ke Jawa.

Namun, apakah semua orang Madura bisa memanfaatkan jembatan itu? Tentu saja tidak. Karena dalam operasinya nanti Jembatan Suramadu hanya boleh digunakan oleh kendaraan roda empat dengan membayar sejumlah uang (tol).

Dalam konteks ini, berarti hanya orang-orang yang mampu secara ekonomi yang dapat memanfaatkan jembatan. Sedangkan kebanyakan orang Madura yang selama ini melakukan migrasi melalui Ujung-Kamal adalah golongan bawah, yang  kemungkinan besar tidak akan memanfaatkan jembatan.

Dalam konteks perekonomian apakah keberadaan Jembatan Suramadu bisa serta merta mampu meningkatkan taraf kehidupan orang Madura? Pertanyaan ini harus dipikirkan sejak awal.

Memang, lalu lintas ekonomi yang ke-luar-masuk Madura akan semakin intens. Namun, apakah intensitas ini tidak justru menguatkan ketergantungan Madura terhadap Surabaya (ketergantungan pheriperal area terhadap center area)?

Sebab, dalam realitasnya perekonomian Madura secara umum bertumpu pada kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional, sehingga kemampuan daya saing dalam pasaran (baik tingkat regional, nasional, apalagi internasional masih rendah. Artinya masih banyak persyaratan untuk dapat berkompetisi dengan produk-produk perekonomian daerah lain.

Salah satu kendala yang perlu diperhatikan adalah sumberdaya manusia (SDM) Madura. SDM ini perlu segera dibenahi dan diberdayakan. Mampukah semua pihak berpacu dalam waktu tentang masalah ini, sedangkan pembangunan jembatan sudah I dapat diperhitungkan kapan mulai selesai dan dioperasikan.

Pembenahan dan pemberdayaan SDM Madura memerlukan semangat, ketulusan, keikhlasan, ketekunan, keuletan, dan kesungguhan dari para pengambil kebijakan (politik) serta semua komponen masyarakat di Madura memerlukan waktu panjang.

Kita bisa bayangkan apa yang bakal terjadi jika proyek jembatan yang ditargetkan dalam tempo 3-5 tahun itu tidak dapat “dikejar” percepatannya oleh pembangunan SDM Madura. Maka itu tidaklah berlebihan jika banyak pihak yang beranggapan keberadaan jembatan hanya akan dimanfaatkan para pemilik modal yang secara ekonomi sudah siap beroperasi di Madura.

Jika demikian kapan orapg Madura dapat menikmati “buah” pembangunan jembatan Suramadu? Jawabannya terpulang kepada para pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang peduli terhadap Madura, apakah kebijakan yang sedang dan akan ditempuh betul-betul visioner demi kepentingan orang Madura.

Jika tidak, kegelisahan, kecemasan, atau kerisauan klasik akan terus muncul bahwa orang Madura hanya akan menjadi “penonton”.
Secara sosial-budaya, mobilitas penduduk yang intens akan menyebabkan “jarak sosial” antara orang Madura dengan orang “luar” semakin dekat pula.
Bahkan secara kultural pun akan terjadi intesitas pergesekan yang dapat berdampak positif maupun negatif.

Positif dalam arti nilai-nilai kultural baru dapat memperkokoh nilai-nilai tradisional yang ada. Misalnya etos kerja yang menuntut profesionalisme dan kedisiplinan tinggi dapat dengan mudah diserap oleh orang Madura yang selama ini dikenal sebagai pekerja ulet dan semangat tinggi.

Dampak negatif tentu saja juga ada. Misalnya, apresiasi orang Madura terhadap bahasa Madura sebagai lingua franca akibat intensitas itu akan semakin berkurang. Sekarang saja para keluarga muda Madura sudah cenderung menggunakan bahasa Indonesia meski dari segi ketatabahasaan relatif kurang baik.

Dalam jangka panjang -akibat intensitas itu- sangat memungkinkan bahasa Madura akan ditinggalkan. Jika itu terjadi, sungguh mengindikasikan telah terjadi bencana kultural. Orang Madura tidak dapat lagi mengekspresikan pikiran-pikirannya secara baik dan benar sesuai konteks nilai budaya Madura jika mereka harus menggunakan bahasa lain. Sebab, bahasa merupakan perwujudan (teks) dari semua pikiran-pikiran orang dalam suatu kebudayaan tertentu.

Sebagai akhir dari tulisan ini, tentu saja diharapkan hal-hal negatif yang dikemukan di atas cukup digunakan sebagai bahan refleksi, sekaligus sebagai warning bagi semua pihak agar keberadaan Jembatan Suramadu kelak benar-benar bermanfaat bagi orang Madura, bukan sebaliknya (*)

 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Artikel di atas dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: BISNIS INDONESIA REGIONAL TIMUR, hlm.15.

 

Suramadu Bukan Sekedar Jembatan Penghubung

-November 2009-

GUBERNUR: Suramadu Bukan Sekedar Jembatan Penghubung

Suramadu bukan hanya sekedar jembatan penghubung, tetapi juga bisa sebagai tempat untuk menyelenggarakan event internasional dan sebagai tempat  atlet-atlet handal  Indonesia bersaing dengan atlit internasional Hal tersebut dikatakari Gubernur Dr. H. Soekarwo, ketika hadir dalam Suramadu Run di Jembatan Suramadu, Minggu (29/11).

Pernyataan Gubernur tersebut diwujudkan dengan diselenggarakannya Lomba Lari Internasional atau A Run for Unity Suramadu International 10 K di atas Jembatan Suramadu. Event ini selain diikuti pelari elit nasional juga diikuti oleh 35 pelari professional kelas dunia, seperti Kenya, Maroko, Amerika Serikat, Thailand dan Ethiopia.

Lebih lanjut Soekarwo mengatakan bahwa sejak dioperasikarinya Jembatan Suramadu tingkat kunjungan wisatawan baik luar maupun dalam negeri meningkat 18%, dia juga mengharapkan agar semua media dan masyarakat ikut menginformasikan kepada seluruh masyarakat luas termasuk masyarakat dunia bahwa Jawa Timur memiliki Jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara.

Pada kesempatan yang sarna Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Alfian Malarangeng juga mengatakan bahwa Suramadu bukan sekedar jembatan penghubung tetapi juga sebagai Land Mark Jawa Timur, bukan hanya milik masyarakat Jawa Timur tetapi milik seluruh komunitas Indonesia, dan bisa digunakan sebagai tempat untuk melahirkan atlet-atlet nasional untuk bersaing dengan atlet internasional. Tahun 2010 diharapkan diadakan lari marathon internasional.

Sebagai Ketua Pelaksana Wakil Gubernur jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa tujuan diadakannya Suramadu Run adalah untuk mempringati Hari Pahlawan dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, meningkatkan prestasi atlet Indonesia, memasyarakatkan olah raga. Suramadu Run diikuti oleh 7.500 peserta terdiri dari 35 pelari manca negara, pelari elit nasional, TNI & Polri, pelajar dan masyarakat umum. Walaupun harapan untuk memecahkan rekor lari 10 km di Bali yaitu 27 menit 31 detik kandas, tetapi penyelenggaraan ini bisa dikatakan cukup suskes, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat dari seluruh Indonesia mengikutinya. Adaplin hasil dari lomba tersebut adalah untuk pelari atlet manca Negara putra diraih oleh Mathew Segei asal Kenya dengan waktu 30 menit 7,06 menit, putri diraih Emily Cehpkemoy juga asal Kenya dengan waktu 34 menit 35,53 detik, mereka mendapatkan hadiah sebesar 5.000 US Dolar.

Sedangkan untuk pelajar putra diraih oleh pelajar dari SMA 3 Banten Wiliam Lokollo dengan waktu 35 menit 20,54 detik. Wiliam merupakan atlet pelajar nasional, prestasi yang pernah diraih adalah juara I Popnas Yogyakarta tahun 2009 dan juara III di Thailand Asean School tahun 2009. Untuk putri diraih Yanitasari dengan waktu 41 menit 31 detik. yaitu 27 menit 31 detik. Untuk pelari elit nasional putra diraih Ridwan pelari asal Bali, putri diraih Olivia Sadi.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Artikel di atas dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:  Prasetya, No. 11, November 2009, hal. 22.

 

Suramadu Bukan Sekadar Jembatan

-September 2003-

A ’bantal ombak, sapo’  angin salanjanga.

Kalimat itu bagian dari bait lagu berbahasa Madura yang berarti ‘berbantalkan ombak dan selimut angin sepanjang jalan’.

Pesan yang ingin disampaikan pada bait lagu kedaerahan itu agak heroik, yakni menggambarkan betapa masyarakat Pulau itu suka merantau melalui laut, mobilitas tinggi, kemauan besar, dan pantang menyerah. Bukan hanya di laut. Tingginya pergerakan masyarakat Madura pun bisa dilihat dari volume penumpang darat melalui penyeberangan Kamal-Ujung (Surabaya) yang mencapai ribuan orang setiap harinya.

Bahkan ketika abad XIII sudah ada dua pemuda asal Sumenep yang ekspansi ke luar Madura, yakni Ronggolawe dan Nambi. Belakangan diketahui bahwa kedua sahabat itu terpilih menjadi Adipati (Bupati) di Tuban dan Lumajang.

Tapi adakah relevansi antara tingginya mobilitas masyarakat Madura dengan maksud Pemerintah membangun Jembatan Suramadu Rp 2,8 triliun yang tiang pancang pertamanya telah diresmikan Presiden Megawati dua pekan silam sebagai pertanda dimulainya proyek. Karena tanpa konfigurasi jembatan 5,4 km itu pun masyarakat Madura sudah dikenal suka berkelana sejak ratusan tahun silam.

Di sinilah persepsinya harus sama. Jembatan Suramadu bukanlah sekedar mengatasi masalah trasportasi, tapi lebih dari itu (Suramadu) benar-benar dikonstruksi sebagai jembatan masa depan bagi Madura. Jadi subtansi misinya adalah membangun Madura. Bukan hanya untuk industrialisasi, tapi untuk totalitas Madura. Jembatan hanya satu alat mencapai itu.

Selain proyek jembatan, ada alat lain yang perlu dipersiapkan oleh pengambil kebijakan untuk membangun totalitas Madura khususnya sebagai basis industri baru, dan pertumbuhan ekonomi baru. Misalnya penyiapan tata ruang, infrastruktur jalan, suplai air, energi listrik, jaringan komunikasi, kawasan industri, dan pembangunan pelabuhan baru. Pemda kabupaten tentu tidak cukup memiliki kemampuan untuk membiayai keperluan itu.

Pernyataan kesiapan pemda-pemda di Madura untuk peneyelesaikan izin investasi dalam sehari saja tidak cukup, jika tidak didukung Pemerintah Pusat dalam penyediaan infrastruktur strategis bagi ‘Madura Baru’ pasca Suramadu.

Bukan hanya itu. Kebijakan Pemerintah Pusat yang dapat mendorong cepatnya investasi masuk, seperti yang diterapkan pada program Kapet, -dimana investor diberi aneka kemudahan, termasuk kelonggaran pajak- juga diperlukan. Pembangunan sumberdaya manusia pun penting ditempatkan pada skala prioritas agar kelak masyarakat Pulau itu tidak merasa terasing di halamannya sendiri.

Sejauh ini alokasi dana APBN lebih banyak tertuju pada pembangunan di daratan. Padahal kondisi republik ini lebih banyak kepulauan. Program membangun Madura secara total -yang diawali Jembatan Suramadu- diharapkan menjadi permulaan rekonfigurasi alokasi dana APBN dalam memajukan kepulauan. Nilai proyek Suramadu Rp2,8 triliun sangat kecil jika dibandingkan bunga obligasi (baru nilai bunga) bank rekap yang harus dibayar APBN sekitar Rp70 triliun pertahun.

Perspektif mengenai proyek Suramadu hendaknya juga tidak hanya dilihat dari aspek kepentingan ekonomi. Tapi perlu juga ditilik dari aspek pemerataan pembangunan yang menjadi hak segala bangsa, termasuk hak masyarakat Madura. Jangan lagi argumen religiusitas, nilai-nilai dan ‘kemanjaan budaya’ dihadapkan pada hak masyarakat atas pembangunan.

 Gengsi Suramadu
Dibandingkan membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera di atas Selat Sunda sebagaimana pernah disinggung pemerintahan BJ Habibie, proyek jembatan di atas Selat Madura ini jauh lebih realistic baik dari aspek biaya maupun konstruksi jembatan.

Konfigurasi fisik Suramadu (sebenarnya) gengsi tersendiri, dan memiliki nilai tinggi (peradaban) dalam hal rekayasa sipil konstruksi. Belum banyak di muka bumi ini jembatan dengan jarak bentang lebih dari 2.000 meter. Dibutuhkan banyak insinyur dengan aneka – keahlian- termasuk ahli geoteknik dan lingkungan untuk mewujudkannya.

Rekayasa sipil pada bentangan jembatan di atas 2.000 meter, apalagi Suramadu 4,5 km, dibutuhkan varian material baru, kemampuan robotik, dan aplikasi komputer mutakhir-dalam pengerjaannya. Jembatan Golden Gate di San Fransisco yang sudah terkenal sejak 1937 bentang maksimumnya hanya 1.280 meter. Jembatan Humber yang terkenal di di Inggris juga hanya 1.410 meter. Jembatan dengan bentang di atas 2.000 meter hanya ada Italia yang membentang di atas Selat Messina.

Masyarakat Madura nampaknya sudah tidak sabar menunggu selesainya proyek Suramadu yang dijadwal rampung 2007. Betapa indahnya kota Kamal kelak yang bermandikan cahaya lampu di sepanjang bentanganjembatan di malam hari. Pelintas Suramadu akan serasa melewati Golden Gate Bridge, San Francisco-AS. Tanpa harus lagi abantal ombak dan asapo angin. •Lutfil Hakim

 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Artikel di atas dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:   Bisnis Indonesia, Regional Timur, No.5/1/September 2003

Membangun Madura

September 2003-

 “Membangun Madura, bukan membangun di Madura

Jembatan Suramadu sudah diresmikan pengerjaan proyeknya oleh Presiden. Sejauhmana pentingnya proyek senilai Rp2,8 triliun itu bagi Madura ke depan, berikut wawancara Bisnis dengan Ernomo Amidarmo, tokoh masyarakat Madura pernah menjabat Sekwilda Kabupaten Bangkalan dan Bupati Tulungagung. Berikut petikannya:

Proyek Jembatan Suramadu telah direresmian pengerjaan 
proyeknya langsung oleh Presiden. Bagaimana perasaan Anda sebagai orang Madura?
 

Saya sangat senang, karena itu bukti keseriusan pemerintah. Bagi masyarakat Madura jembatan itu bukan sekadar jembatan, tapi juga jalan menuju masa depan Madura yang lebih cerah.
Namun masyarakat Madura tidak hanya ingin melihat peresmian pengerjaan proyek, tapi juga peresmian beroperasinya jembatan.

Persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh empat Pemda Madura?  

Perlu ada gerakan sosialisasi ke masyarakat mengenai ‘Madura Baru’ secara konseptual pasca dibangunnya Suramadu, agar ada persiapan lebih matang secara cultural saat memasuki ‘kehidupan baru’ kelak. Karena akan ada perubahan sosio kultural yang signifikim pasca proyek jembatan. Jangan sampai masyarakat menjadi terasing di halarnannya sendiri-apalagi termarginalkan. Konsepsinya harus jelas, yakni membangun Madura. Bukan membangun di Madura.

Sejauh ini memang sudah ada sosialisasi, namun sifatnya masih parsial. Harus didesain sebuah format yang sama agar persepsi masyarakat mengenai era ‘Madura Baru’ juga sarna. Pengkondisian semacam ini sangat dibutuhkan mengingat tipikal masyarakat yang khas, termasuk watak religiusisme-nya.

Perlu juga dihindarkan adanya harapan yang berlebihan. Karena jika kelak tidak sesuai harapan-justru bisa menjadi kontra produktif bagi cita-cita ‘Madura Baru’ itu sendiri.

Yang terpenting adalah disiapkan adanya lembaga pendidikan yang berorientasi ketrampilan, agar masyarakat Madura bisa terlibat aktif dalam proses percepatan pembangunan yang berlangsung. Namun demikian tetap perlu adanya kurikulum yang mengakomodasi basis religius yang dimiliki masayarakat di sana. Pemberdayaan pondok pesantren yang sejauh ini menjadi institusi dominan di Madura juga perlu di temp atkan pada barisan depan terkait kemungkinan bakal terjadinya perubahan Madura secara kultural sebagai konsekwensi industrialisasi.

Selain ‘pengkondisian sosial’, apalagi yang diperlukan?

Perencanaan phisik infratruktur menuju ‘Madura Baru’ pasca Suramadu sejauh ini juga masih parsial, artinya belum integrated pemda satu dengan lainnya. Perencanaan infrastruktur dan penataan tata-ruang harus didesain secara terintegrasi, agar pertumbuhan di era ‘Madura Baru’ kelak tidak terjadi secara sporadis.

Dalam hal ini diperlukan keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemprov. Jatim, karena pemda-pemda di Madura bisa jadi tidak memiliki cukup. kemampuan untuk melakukan  pekerjaan besar itu-khususnya terkait pendanaan.

Petaan ruang dan infrastruktur seperti apa yang dimaksudkan?

Misalnya perlu adanya konsep pelabuhan modern yang harus dibangun di Madura. Karena posisi Pulau itu sangat strategis untuk pelayaran internasional. Atau misalnya  melakukan relokasi Pelabuhan Tanjung Perak yang saat ini lalu-lintasnya sudah padat. Nah ini semua perlu ditata lokasinya. Apakah di tempatkan di Pantura Madura, atau di sisi Barat Daya Bangkalan.

Terkait dengan itu tentukan juga lokasi kawasan industrinya. Pantai Utara Madura sangat ideal untuk pelabuhan internasional ketimbang di Selat Madura dengan basis Surabaya yang sudah sangat padat itu.

Perlu juga ada pelebaran jalan provinsi poros Kamal Sumenep yang sejauh ini hanya ada dua jalur-minimal menjadi empat jalur atau enam jalur. Jika perlu dibangun alternatif jalan di jalur Utara. Terkait dengan itu perlu juga dipikirkan kemungkinan dibangunnya lapangan terbang, atau bisa jadi menghidupkan kembali bandara Joko Tole yang sudah ada di Sumenep. Semua itu harus dilakukan secara terintegrasi.

Sebenarnya potensi apa saja yang selama ini menonjol di Madura?

Semua sektor menonjol potensinya, hanya belum dikelola maksimal. Mulai dari sector pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, tambang, perikanan, sandang, dan kerajinan.

Dari aspek sektor peternakan, misalnya, sejauh ini Madura dikenal sebagai pemasok sapi dalam jumlah besar untuk kebutuhan Jatim dan Jawa lainnya.

Dengan konsep Madura Terpadu yang telah didahului dengan pembangunan Jembatan Suramadu akan memaksimalkan semua potensi itu. • Lutfil Hakim

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Artikel di atas dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Bisnis Indonesia; Regional Timur, No.5/1/September 2003

Suramadu Butuh Banyak Baja

-September 2003-

Proyek Jembatan Suramadu akan menggunakaan banyak material bahan bangunan, termasuk besi-baja. Jika proyek mengutamakan produk lokal, maka sangat mungkin tingkat utilisasi pabrik besi-baja nasional yang anjlok akan sedikit terangkat.

Karena itu, kalangan industry besi-baja dalam negeri berharap agar investor pemenang tender berkenan menggunakan produk baja dalam negeri. Hanya saja sejauh ini belum diketahui siapa pemenang tendernya, dan akankah memakai besi-baja buatan lokal?

Jimmie Solaeman, ketua Gabungan Pabrik Besi Indonesia (Gapbesi) menga takan kalangan industri baja di dalam negeri memiliki cukup kemampuan menyediakan kebutuhan proyek tersebut. Meski misalnya hanya menyerap 50% dari total kebutuhan, maka tingkat utilisasi pabrik besi-baja nasional diduga akan naik sekitar 5%-10%.

Data Gapbesi mengungkap, tingkat utilisasi pabrik besibaja nasional saat ini hanya 30% dari total kapasitas terpasang. Sebelum krisis masih di atas angka 60%.

Proyek Jembatan Suramadu diduga kuat dilaksanakan oleh kontraktor asing. Bukan hal aneh bila mereka kemudian menggunakan produk baja yang dihasilkan negaranya. Apalagi produksi baja dunia kini sedang melimpah dan banyak dilepas dengan harga murah.(ib)

 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Artikel di atas dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Bisnis Indonesia, Regional Timur, No.5/1/September 2003