Penutupan Kawasan Merah, di Jatim


Pro-Kontra Penutupan Tempat Prostitusi di Jatim

Oleh: Umar Sholahudin*)  Dosen Sosiologi Hukum FH Universitas Muhammadiyah Surabaya

Wacana penutupan tempat-tempat prostitusi di Jawa Timur, termasuk lokalisasi terbesar di Asia Tenggara; Dolly, kembali mengemuka. Beberapa tokoh agama, parpol Islam dan Ormas Islam di Jatim mendesak kepada pemerintah daerah agar tempat-tempat prostitusi di Jatim segera ditutup. Memberantas praktik prostitusi tidak sekedar menutup tempat-tempat prostitusi, tapi ada juga yang harus dipertimbangkan dan dicarikan solusi riilnya, terutama pasca penutupan. Penutupan tempat-tempat prostitusi tidak segampang membalikan telapak tangan, butuh proses, waktu, dan tahapan yang terencana. Karena itu, perlu dipikirkan dan dibuat grand desain pemberantasan praktik prostitusi tersebut, mulai dari hulu sampai hilirnya.

Saat ini di Jawa Timur terdapat 47 lokalisasi dengan 1.031 mucikari dan 7.127 WTS yang tersebar di 33 Kabupaten/ Kota. Dari jurnlah itu, 6 Iokalisasi, 534 mucikari dan 2.231 WTS berada di Surabaya. Ini yang tercatat dan terkontrol, masih banyak yang tidak terkontrol, yang jurnlahnya ditengarahi jauh lebih besar lagi. Wacana penutupan tempat prostitusi, termasuk Dolly ini menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat.

Pihak Yang Pro Penutupan

Ada beberapa alasan pihak yang pro penutupan, diantaranya adalah Pertama, alasan moral agama; tugas suci agama; Amar Ma’ruf nahi mungkar. Kota Surabaya dan Jatim dikenal sebagaikota atau daerah santri, banyak pesantren bertebaran di Jawa Timur. Keberadaan Dolly merupakan ANOMALI dalam konteks Jatim sebagai daerah santri. Karena itu penutupan Dolly adalah sebuah  keniscayaan.

Kedua, menimbulkan image negatif. Surabaya diidentikkan dengan “Kota Prostitusi”, karena Dolly merupakan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Ini merupakan citra buruk bagi masyarakat dan di luar Surabaya. Penutupan Dolly merupakan salah satu cara untuk menghapus kota ini dari image buruk tersebut.

Ketiga, Praktek prostitusi, termasuk Dolly lebih banyak membawa kemudhorotan bagi kehidupan masyarakat Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Secara moril-agama, tempat prostitusi telah meruntuhkan moralitas masyarakat. Maraknya praktek asusila, baik yang dilakukan orang dewasa atau remaja, tak lepas dari keberadaan tempat prostitusi.

Keempat, secara ekonomi, keuntungan ekonomi yang dihasilkan Dolly (baca: uang yang beredar di Dolly mencapai angka milyaran) tak sebanding dengan kerugian moral-agama dan sosial yang dialami masyarakat. Keberadaan Dolly te1ah meruntuhkan moralitas masyarakat Surabaya/Jatim. Kerusakan moralitas masyarakat tidak bisa dibayar dengan rupiah berapapunjumlahnya. Ratusan milyar tak akan mampu membayar kerusakan moralitas masyarakat.

Kelima, menimbulkan keresahan sosial. Keberadaan Dolly teah menjadi keprihatinan kolektif masyarakat Surabaya dan Jatim; Ormas, parpol Islam Jawa Timur. Sebagian besar ormas-ormas Islam dan Parpol Islam mendesak agar Dolly ditutup. Aspirasi masyarakat ini tentunya harus direspon pemangku kewenangan (pemda). Keprihatinan kolektif ini, jika tidak mendapat respon positif dari pemda, maka akan berpotensi menirnbulkan “bom waktu” di masyarakat, yakni bisa menjadi gerakan sosial dan anarkhisme sosial (masyarakat melakukan “pengadilan jalanan” untuk menutup Dolly).

Keenam, keberadaan prostitusi semakin menyuburkan penggunaan narkoba. Rawan narkoba dan berkembangbiak penyakit menular. Prostitusi berdampak pada maraknya peredaran dan pemakaian narkoba, minuman keras, perjudian, kriminalitas, serta penyakit menular seksual (PMS) seperti HN / AIDS. Prostitusi meruntuhkan mentalitas moralitas, mentalitas sosial, dan mentalitas ekonomi masyarakat.

Pihak Kontra

Beberapa alasan yang dikemukakan pihak yang kontra penutupan, di antaranya; Pertama, menyatakan keberatannya. Alasannya, dapak negatifnya akan lebih dahsyat. Praktik prostitusi justru marak dan tak terdeteksi. Di sini, harus ada mekanisme deteksi agar tidak terjadi praktek prostitusi terselubung. Prostitusi akan terjadi secara sporadic menyebar ke tempat-tempat lain, seperti penginapan (murah ataupun mahal), hunian (umum maupun pribadi), taman, hutan, pantai, dan lain sebagainya. Penutupan Dolly secara sepihak akan menimbulkan masalah baru, yakni prostitusi terselubung atau liar yang sulit dikontrol.

Kedua, Penutupan Dolly bukan solusi tepat, karena pemerintah provinsi dan kota be1um menyiapkan solusi integrative dan komprehensif atas para PSK. Solusi yang selama ini dilakukan dinilai “sporadis”. Solusi yang tak kalah pentingnya adalah solusi sosial-ekonomi terhadap masyarakat sekitar Dolly. Kehidupan ekonomi ratusan warga setempat sangat bergantung pada “geliat Dolly”. Bagaimana Pemerintah kota memberi solusi terhadap mereka? Lni yang masih dinilai tidakje1as.

Ketiga, Khusus terkait dengan Dolly, tidak perlu ditutup, akan tetapi perlu diatur lebih jelas, tegas, dan selektif. Dan lebih baik Dolly dipindahkan ke tempat lain yang jauh dari pemukirnan warga. Saat ini Dolly berada ditangah-tengah pemukirnan warga. Kondisi ini yang sangat tidak sehat bagi perkembangan kehidupan masyarakat ke depan. Perlu ada pemindahan Dolly ke tempat yang jauh dari pemukiman warga. Dolly perlu dilokalisir ke luar Surabaya.

Keempat, Masyarakat kita yang berperilaku asusila merupakan actor dan sekaligus korban dari sebuah lingkungan masyarakat yang rusak. Kita semua butuh tumbuhnya generasi yang cerdas dan bermoral, tapi kita lebih butuh ke1uarga, lingkungan masyarakat yang cerdas dan bermoral.

 

Hambatan Struktural jika Dolly ditutup

Salah satu hambatan strukturaljika Dolly ditutup adalah terkait dengan kekuatan “invisible hand” yang se1ama ini mendapatkan keuntungan materiil dari bisnis syahwat ini. Banyak pihak yang berkepentingan; oknum aparat keamanan, oknum birokrat, dan pengusaha, PKL agar tidak ditutup. Jika ditutup, keuntungan milyaan rupiah dari Dolly akan hilang, ini yang tidak diharapkan oleh mereka. Artinya, ke1ompok yang pro penutupan dan pemerintah kota sebagai lembaga  yang berwenang .menutup . Dolly akan berhadapan dengan kekuatan “invisible hand” tersebut, beranikah mereka menghadapi kekuatan ge1ap tersebut (black power). Bisa jadi, sulitnya tempat -tempat prostitusi di  Jawa Timur, termasuk Dolly ditutup, karena kekuatan hitam yang menjadi “beking security”.

Selain itu, belum ada politik kebijakan yang komprehensif atas penutupan tempat-tempat prostitusi di Jawa Timur, termasuk Dolly. Selama ini kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan, pengurangan, penutupan tempat-tempat prostitusi masih parsial dan sporadis, tidak sistematis, tidak integralistik, dan tidak berkelanjutan. Ini yang mengakibatkan penyelesaian masalah prostitusi ini tidak pernah tuntas.

 

Solusi Komprehensif

Menutup tempat-tempat prostitusi di Jawa Timur, termasuk yang terbesar di Asia Tenggara; Dolly, tidaklah mudah, perlu kerja keras dan cerdas. Persoalan prostitusi adalah persoalan kompleks dan multidimensional, karena perlu solusi yang komprehensif integralistik pula. Penyelesaian tidak hanya sekedar di tingkat hulu atau hilir saja, tapi harus menyeluruh; mulai hulu sampai hilir, saling terhubung secara sistematis dan terencana. Mulai dari ketersedian regulasi yang jelas, tegas, dan komprehensif, program, kegiatan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi program. Kebijakan tersebut juga harus multisektor, yang terintegrasi, sinergis, baik dalam tataran kebijakan maupun implementasinya.

Komitmen solutif penutupan tempat-tempat prostitusi, sudah beberapa kali ditunjukkan oleh pemerintah provmSl bersama pelbagai elemen masyarakat, Ormas Keagamaan, tokoh agama masyarakat. Salah satunya sebagaimana ditunjukkan dengan adanya Deklarasi Menata Kota Bersih dari Asusila yang dilakukan Gubernur Soekarwo di Hotel Elmi Surabaya, 19 November 2011 lalu. Pada saat itu, Gubernur Soekarwo langsung memimpin deklarasi dan menandatangani Deklarasi bersama perwakilan DPRD Provinsi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (Mill) Jawa Timur KH. Abdusshomad Buchori, serta Pemerintah Kabupatenl Kota se-Jawa Timur, yang diwakili Wakil Bupati Mojokerto Choirunnisa. Para stakeholder di Jawa Timur bertekad mewujudkan tiga hal, yakni mengentaskan wanita tuna susila menuju kehidupan yang bermartabat, menolak segala bentuk perzinahan dan kemaksiatan, serta menata kota bersih dari asusila dengan tidak menunda penutupan tempat-tempat pelacuran.

Namun demikian, penyusunan kebijakan yang komprehensif dan integralistik, harus berbasispadakajian dan assessment yang komprehensif, baik dari sisi yuridis, sosial-ekonomi, kultural, dan sebagainya. Titik tekan penting yang harus diperhatikan adalah bahwa solusi penutupan tempat-tempat prostitusi ini harus berbasis pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama juga kepentingan dan kebutuhan para Tuna Susila tersebut. Pemerintah daerah bersama DPRD harus mampu memformulasi kebijakan yang komprehensif yang berbasis pada kebutuhan dan kepentingan mereka.

Secara yuridis: Pemerintah Kota sebenarnya telah memiliki alas an yuridis untuk menutup Dolly. Akan tetapi payung hukum tersebut masih bersifat parsial atau tidak komprehensif. Surabaya memiliki Perda N omor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan (rumah, kantor, atau hunian) untuk kegiatan asusila (prostitusi). Namun perda ini seperti “macan ompong’ ketika berhadapan dengan Dolly, dan menjadi “macan bertaring” jika menghadapi tempat-tempat lain (selain Dolly). Sebagai contohnya, banyak Rumah Hiburan Umum (RHU) yang ditengarai juga dimanfaatkan untuk praktik prostitusi. Faktanya, prostitusi di Dolly terjadi di rumah-rumah, tempat hiburan warga. Mengapa Pernkot (Satpol PP), polisi, hanya merazia praktek prostitusi yang terjadi di tempat hiburan, jalan-jalan, atau di tempat lain (selain Dolly). Dolly yang nyata-nyata tempat prostitusi selama ini tak pernah  tersentuh sarna sekali. Ibarat semut

di seberang laut kelihatan, Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Perda yang ada selama ini bagaikan “macan ompong”. Karena itu perlu ketegasan, konsistensi dan keberanian hokum dari pemerintah daerah.

Secara kebijakan; Pemerintah provinsi melalui gubernur Gubernur Soekarwo telah mengambil langkah hukum melalui keluarnya Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 30 N opember 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan prostitusi, serta woman trafficking. Surat tersebut menegaskan menutup (tanpa merelokasi) kompleks pelacuran secara bertahap, dengan melakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat para WTS. Selain itu juga memberikan bantuan stimulan modal usaha sebesar tiga juta rupiah per WTS agar mampu mandiri secara ekonomi. Sebelumnya juga sudah ada Surat Gubernur tanggal 20 Oktober 2011, mengenai

penanganan lokalisasi WTS di Jawa Timur. Isinya mengenai revitalisasi peran dan fungsi komite penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pMKS) di Kabupatenl Kota, sebagai wadah pengorganisasian dalam penanganan WTS. Jika ini dilaksanakan secara konsistensi dan berkelanjutan, penutupan tempat prostitusi dan khususnya Dolly bukan sesuatu yang sulit.

Secara Politik-Kebijakan: penyelesaian masalah penutupan Dolly ini perlu ada payung hukum yang kuat. Karena itu, perlu dibuat paying hukum yang kuat, apakah itu berupa perda atau pergub/perwali. Perlu ada political will dan tindakan riil yang berkelanjutan dari provrnsi dan daerah, dan salah satu wujud kongkritnya dengan membuatregulasi yang komprehensif untuk masalah penutupan Dolly. Terkait dengan ini, mungkin Pemkot/ pemprop perlu belajar dari DKl Jakarta yang berhasil menutup sarang prostitusi “Kramat Tunggak” tanpa masalah atau gejolak so sial dalam masyarakat. Motto Pegadaian saya kira perlu diadopsi; Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.

Secara Sosial: penutupan Dolly, tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah, tapi juga semua elemen masyarakat. Karena itu, kebijakan penutupan Dolly harus mendapat dukungan masyarakat secara luas. Dukungan social dari masyarakat luas akan sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan penutupan tempat prostitusi. Karena itu, memang penutupan Dolly hendaknya tidak dilakukan secara terburu-buru. Butuh waktu 1-2 dua tahun untuk pengkondisian terhadap Dolly dan masyarakat. Pemkot menyatakan butuh dua tahun. Sebelum dilakukan Penutupan, Pemkot akan melakukan sosialisasi dan kampanye “Anti Prostitusi” . Gerakan ini akan dilakukan mulai sekarang sampai 2 tahun mendatang. Harapannya, warga kota sudah siap saat Pemerintah Kota Surabaya benar-benar menutup Dolly di dua tahun mendatang.

Salah satu solusi sosial, yakni mengembalikan para PSK ke daerah asal dan harus menjadi tanggung jawab Pemda. Pemerintah daerah harus membuat kebijakan “warganya eks Dolly”, baik terkait dengan solusi sosial dan ekonomi. Solusi sosial: Tentu saja eks Dolly sangat mengharapkan adanya penerimaan sosial masyarakat, jika mereka kembali ke masyarakat. Masyarakat, terutama tempat tinggal eks Dolly harus bisa menenma “apapun kondisinya” eks Dolly tersebut. Penerimaan masyarakat ini akan sangat membantu beban psikologis dan sosial eks Dolly. Dan ini Juga tanggung jawab Pemda sampal tingkat RT/RW

Solusi empatik-humanis; Bisakah kita ikut merasa, PSK juga manusia? Salah satunya, mereka memiliki rasa, cinta, misalnya? Mereka mendamba pasangan hidup. Ingin hidup bahagia bersama keluarganya. Bisa jadi, banyak di antara mereka juga punya anak, tanggungan hidup. Ingin juga merasakan kenikmatan beramal salih dan beribadah. Ingin disapa, dihormati, bersenda gurau, sebagaimana keluarga pada umumnya. Siapa yang tidak ingin merasa hidup nikmat; punya rumah tinggal, punya keluarga, tidak kekurangan biaya hidup sehari-hari? Apakah para PSK itu memang menginginkan hidup sebagai pelacur? Cita-cita adiluhung, ketimbang jadi koruptor, misalnya? Toh, PSK itu tidak mencuri uang rakyat. Dan, kalau pun mereka terjangkit penyakit menular seksual, menularkan ke banyak pengguna jasanya, apakah itu peran tunggal mereka yang berprofesi unik itu? Perlu ada kebijakan penutupan secara bertahap untuk mengangkat derajad wanita, dengan kembali menjalani hidup sosialnya secara layak dan bermartabat.

Solusi Ekonomi; pemerintah daerah perlu memberi lapangan pekerjaan yang baru dan lebih layak bagi eks Dolly. Salah satunya adalah bantuan modal usaha bagi eks Dolly. Pemberian pelatihan entrepreneurship bagi eks Dolly, dan sebagainya. Bantuan modal usaha ini harus diakomodasi dalam APBD Provinsi, kota dan daerah asal eks Dolly. Pendek kata, perlu ada solusi yang komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari kebijakannya sampai pada kegiatan apa yang tepat untuk penutupan tempat lokalisasi. Karena itu perlu disusun kebijakan, program kegiatan penanganan lokalisasi WTS secara konkrit dan terukur, mulai dari pencegahan, pengentasan, pengurangan, sampai penutupan secara bertahap.


 

TEROPONG, Edisi 61 Jauari-bruari 2012, hlm. 30

 

Tentang Pusaka Jawatimuran

Semua tentang Jawa Timur
Galeri | Pos ini dipublikasikan di Beranda dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s