Pemerintahan Militer, Kabupaten Lamongan


Tiga hari sesudah Belanda melakukan agresi II tanggal 22 Desember 1948, Panglima Komando Jawa mengeluarkan Dekrit Berdirinya Pemerintahan Militer seluruh Jawa. Pemerintahan Militer di seluruh Jawa, di bawah pimpinan Panglima Divisi I, II, III, dan IV dengan

Gubernur sipil sebagai Kepala Stafnya. Dengan dekrit tersebut, Pemerintahan Militer Karesidenan Bojonegoro berada di bawah Pimpinan Komandan Brigade Ronggolawe yang waktu itu dipegang oleh Letnan Kolonel Soedirman. Setelah melalui rapat koordinasi tanggal 2-3 Maret 1949 di Kabupaten Lamongan dibentuk Komando Distrik Militer disingkat KDM sekarang KODIM.

Pembentukan Komando Daerah Militer terus berlanjut ke bawah. Di Tingkat Kecamatan dibentuk Onder Distrik Militer, disingkat ODM, (sekarang sama dengan Koramil ). Setiap ODM di bentuk Sektor sesuai dengan wilayah operasional militer saat itu dipimpin oleh Komandan Sektor. Setiap ODM dapat dibentuk lebih dari satu Sektor. Di samping itu untuk menangani tugas-tugas kepemerintahan tingkat Kecamatan diangkat seorang . Camat Militer.

Di antara perangkat yang ada dalam KDM adalah Bagian Penerangan dan Bagian Penyiaran. Bagian ini merupakan corong dan juru bicara Pemerintahan Militer yang ampuh dalam menghadapi provokasi dan hasutan Belanda. Bagian penerangan dan penyiaran ini diadakan sampai ke tingkat ODM.  Kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintahan Militer, antara lain :

  1. Aksi agresi militer Belanda tetap dihadapi dengan aksi gerilya dengan tanpa meninggalkan segi kerahasiaan, mobilitas, kecepatan, dan flek­sibilitas, serta bantuan perlindungan dan perawatan dari dan oleh rakyat.
  2. Kepada seluruh pegawai diperingatkan tetap menjalankan kewajibannya dan berjuang secara non kooperasi dengan musuh dan kepada anggota- anggota tentara diperintahkan untuk tidak meninggalkan daerah-daerah tugasnya serta tetap memegang teguh Sumpah Prajurit.
  3. Bagi kepala desa yang telah menyerah kepada musuh, mereka tidak dipecat, asal mereka menandatangani perjanjian dengan syarat :

1)    Tetap republikein dalam ucapan dan perbuatan,

2)    Tetap menerima dan menjalankan instruksi-instruksi Pemerintah Republik Indonesia,

3)    Terus menyabot perintah-perintah Belanda,

4)    Melindungi tentara dan para pejuang.

Kepada Kepala Desa yang menyerah masih diberi toleransi dengan persyaratan seperti tersebut diatas, dengan pertimbangan bahwa mereka itu terpaksa menyerah kepada Belanda bukanlah karena kemauan sendiri, melainkan karena terpaksa, atau karena tidak adanya kontak dengan atasannya. Dengan perjanjian seperti itu para Kepala Desa sekalipun secara lahiriah telah menyatakan tunduk kepada Belanda, tetapi secara bathiniah tetap sebagai Kepala Desa yang setia kepada Republik.

Langkah-langkah lain yang diambil oleh Pemerintahan Militer adalah :

a. Dalam hubungannya dengan pemerintahan :

1)    Memanggil kembali para Camat yang berada diluar untuk tetap bekerja “kucing-kucingan” didaerah masing-masing.

2)    Segera mengangkat Camat-Camat baru di daerah-daerah yang tidak ada pejabatnya (lowong).

3) Segera menunjuk wakil Camat bilamana Camat yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan tidak aktif di tempatnya. «b. Militer :

1)    Mengangkat Komandan-komandan ODM dan tidak boleh kosong.

2)    Segera menyusun Pemerintah Militer di tiap-tiap Kecamatan.

3)    Menyusun serta menggiatkan tugas-tugas Kader Desa menuju terbentuknya Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa).

4)    Mengorganisasikan tenaga-tenaga bersenjata yang tersebar (terlepas dari induknya) di wilayah Kabupaten untuk disusun menjadi “Pasukan Tamtomo”.

  1. c. Pembangunan fisik, antara lain dilakukan gerakan untuk memperbaiki, memperlebar dan meluruskan jalan-jalan atau lorong kampung, serta membuat pagar yang baik sekalipun dari bambu. Gerakan ini bermaksud apabila ada patroli Belanda masuk Desa, mereka tahu bahwa Pemerintahan Republik Indonesia masih ada dan berfungsi.
  2. Terhadap Peristiwa tertangkapnya Bupati Lamongan Abdulhamid pada tanggal 12 April 1949 di daerah Deket, Pemerintahan Militer segera mengantisipasinya dengan mengangkat R. Soepardan Patih Lamongan sebagai gantinya.
  3. Dalam perjalanan sejarahnya, telah terjadi perselisihan yang cukup gawat antara Batalyon XLI Brigade “S” dengan pasukan Tamtomo dari KDM Lamongan. Peristiwa itu merupakan cobaan yang sangat berat bagi perjuangan menegakkan Kemerdekaan.
  4. Insiden itu untungnya tidak sampai berakibat pertumpahan darah. Gubernur Militer I Kolonel Sungkono segera bertindak dengan mengeluarkan perintah harian dengan suratnya tanggal 30 – 8 – 1949 nomor 163/Der.l949/ PH dan tanggal 3 – 9 – 1949 nomor 166/Dan 1949/PH yang berisi :
    1. KDM Lamongan semenjak tanggal 30 – 8 – 1949 taktis diserahkan kembali kepada Komandan Militer Daerah Karesidenan Bojonegoro.
    2. Batalyon XLI diperintahkan mencabut kembali/membatalkan pengumumannya nomor 2/S.O./Co. Mil tanggal 31 – 8 – 1949.
    3. Menghapuskan susunan komando Surabaya Bantuan Umum (BU).

Pada tanggal 17 September 1949 KDM Bojonegoro yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soedirman didampingi oleh Kapten Dibyosubroto, Kapten Kabul, Letmuda Sutarjo dan regu pengawal datang ke daerah Lamongan dalam rangka mengadakan pertemuan untuk mendamaikan kedua belah pihak di Desa Mertani, Kecamatan Karanggeneng. Usaha tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut :

  1. KDM Lamongan mengembalikan semua senjata yang dipinjam dari Batalyon XLI.
  2. Batalyon XLI mengembalikan barang-barang yang dirampas dan dilucuti dari pasukan lawannya.
  3. Batalyon XLI dengan seluruh pasukan meninggalkan daerah Lamongan.
  4. Daerah Kawedanan Sedayu Kabupaten Surabaya diserahkan penguasaannya kepada Batalyon XLI.

Setelah perselisihan antara Batalyon XLI dengan pasukan Tamtomo dapat di selesaikan secara tuntas, dua hari setalah itu yakni pada tanggal 19 September 1949 terjadi kontak pertama antara KDM Lamongan dengan Belanda di Sukodadi dan dua hari kemudian berlanjut dengan pertempuran di kota Lamongan.

Sebulan kemudian atau tepatnya tanggal 21 Oktober 1949 untuk daerah Lamongan, Babat dan Paciran secara resmi didirikan Sub-sub LJC-12.

Dengan didudukannya Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yakni R. Supardan sebagai penasehat urusan sipil dalam LJC-12, maka Patih Bojonegoro Kusno Suroatmodjo ditunjuk sebagai penggantinya. Sebagai Bupati Lamongan ia kemudian menerima serah terima Pemerintahan Sipil dari Bupati Federal Susilo Tondoamidjojo pada tanggal 18 Desember 1949. Pada tanggal 19 Desember 1949 pukul 08.00 Belanda menyerahkan kekuasaan militer atas Lamongan kepada Republik Indonesia. Semenjak hari Selasa Legi tanggal 19 Desember 1949 seluruh pasukan Belanda ditarik dari Kabupaten Lamongan.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: LAMONGAN MEMAYU RAHARJANING PRAJA, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II, Lamongan 1994

Tentang Pusaka Jawatimuran

Semua tentang Jawa Timur
Galeri | Pos ini dipublikasikan di Lamongan, Sejarah, Th. 1994 dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s